Revisi Undang-Undang TNI atau RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menuai polemik.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah pasal karet dalam Pasal 47 ayat , yang terkait pengisian jabatan di kementerian atau lembaga.
Sebelumnya, menjawab soal kekhawatiran kembalinya dwifungsi ABRI. Panglima TNI Agus Subiyanto angkat bicara mengenai hal tersebut. 'Tidak perlu kekuatiran stigma negatif dwifungsi zaman orba, dimana struktur organisasi militer menduplikasi organisasi pemerintahan yang berakibat masuk dalam seluruh aspek sospol. Dengan adanya Undang-Undang 34 Tahun 2004 TNI, ini sudah selesai,' kata Bobby saat dikonfirmasi, Jumat .'Jabatan-jabatan sipil yang memerlukan kualifikasi personil militer dibatasi. Tidak perlu khawatir,' kata dia.
Panglima TNI UU TNI DPR Undang-Undang TNI
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
UU KIA Disahkan, Suami Berhak Dapat Cuti 2 Sampai 5 Hari Dampingi Istri MelahirkanDPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) menjadi Undang Undang.
Read more »
RUU Kementerian Negara Resmi Jadi Inisiatif DPR RISEBANYAK dua rancangan undang-undang RUU resmi menjadi inisiatif DPR Salah satunya yakni RUU Kementerian Negara
Read more »
RUU Kementerian Negara, RUU TNI dan RUU Polri Resmi Jadi Inisiatif DPRBerita RUU Kementerian Negara, RUU TNI dan RUU Polri Resmi Jadi Inisiatif DPR terbaru hari ini 2024-05-28 13:17:12 dari sumber yang terpercaya
Read more »
Muncul Isu Dwifungsi TNI Kembali Muncul Lewat RUU, Begini Respons Ketua Fraksi Gerindrakekhawatiran dwifungsi TNI kembali muncul usai RUU TNI menjadi RUU Inisiatif DPR untuk direvisi
Read more »
Daftar RUU Buru-buru Disahkan DPR: Kementerian, MK, hingga PenyiaranDPR baru-baru ini mangesahkan sejumlah Rancangan Undang-undang untuk digodok menjadi Undang-undang, berikut daftarnya.
Read more »
RUU KIA Resmi jadi Undang-Undang, Kini Ibu Melahirkan Bisa Cuti 6 BulanDelapan fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU KIA, hanya fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyatakan setuju dengan catatan.
Read more »