Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly mengatakan pemerintah telah melakukan lobi-lobi politik agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bisa segera meloloskan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana. Sumber:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly mengatakan pemerintah telah melakukan lobi-lobi politik agar Dewan Perwakilan Rakyat RI bisa segera meloloskan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana. Rancangan aturan tersebut adalah inisiatif dari pemerintah, tetapi tidak kunjung dibahas oleh para anggota parlemen.
"Bagaimana kami mau melakukan. Kami kan tidak bisa memerintah DPR. Namun, kami akan lobi terus," ujar Yasonna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis . Ia memastikan pemerintah akan menemui pimpinan DPR RI untuk membahas hal tersebut. Saat ini, dari lobi yang telah dilakukan sebelumnya, DPR telah membentuk panitia khusus untuk membahas RUU Perampasan Aset. Namun, ia mengaku hingga kini belum juga ada panggilan pembahasan."Kita nanti jumpai pimpinan, atau sekarang kan sudah ditunjuk pansus. Kita juga harus lihat dulu," ucapnya.
Menurut Yasonna pembahasan RUU Perampasan Aset ada di ranah DPR sehingga pemerintah hanya tinggal menunggu undangan dari DPR untuk membahas bersama-sama. Sudah enam kali masa persidangan, namun RUU Perampasan Aset tidak kunjung ditetapkan dalam rapat paripurna untuk dibahas."Semua tergantung DPR. Kalau kita sudah dipanggil, kita datang. Kita menunggu undangan DPR," ucapnya.
Yasonna menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menyelesaikan RUU itu sebelum masa tugas DPR RI periode 2019-2024 berakhir. Pasalnya, itu menjadi prioritas dari agenda legislasi pemerintah.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ketua DPR jelaskan alasan belum dibahasnya RUU Perampasan AsetTerkait mengapa Supres RUU Perampasan Aset belum dibahas, Ketua DPR Puan: 'DPR sedang memfokuskan untuk bisa menyelesaikan RUU yang ada di komisi masing-masing, maksimal dua RUU diselesaikan dalam satu tahun,'
Read more »
DPR Belum Terima Mandat Bahas RUU Perampasan AsetKOMISI III DPR belum menerima kepastian menjadi komisi yang akan membahas RUU Perampasan Aset. Hal ini disampaikan anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Arsul Sani, Selasa (11/7).
Read more »
Ketua DPR Jelaskan Alasan RUU Perampasan Aset Tak Kunjung DibahasKetua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan DPR tak kunjung membahas RUU Perampasan Aset pada masa sidang ini.
Read more »
Komisi III Tunggu Perintah Pimpinan DPR untuk Bahas RUU Perampasan AsetWakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan pihaknya siap membahas RUU Perampasan Aset jika ditugaskan oleh pimpinan DPR. - Halaman 1
Read more »
Menkopolhukam Mahfud MD Duga Ada Penyalahgunaan Aset Ponpes Al Zaytun - Jawa PosMenkopolhukam Mahfud MD menduga ada penyalahgunaan aset-aset Pondok Pesantren Al Zaytun yang dilakukan Panji Gumilang
Read more »
Mahfud MD Menduga Ada Penyalahgunaan Kekayaan Al Zaytun, Singgung Sertifikat Tanah Atas Nama Panji GumilangMahfud MD Menduga Ada Penyalahgunaan Kekayaan Al Zaytun, Singgung Sertifikat Tanah Atas Nama Panji Gumilang PikiranRakyat
Read more »