Pemerintah dan DPR RI sepakat membawa Rancangan Undang-undang (RUU) delapan provinsi ke pembahasan tingkat II atau Rapat Paripurna untuk kemudian disahkan menjadi UU.
Pemerintah dan DPR RI sepakat membawa Rancangan Undang-undang delapan provinsi ke pembahasan tingkat II atau Rapat Paripurna untuk kemudian disahkan menjadi Undang-undang . Delapan provinsi yang dimaksud adalah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Kalimantan Tengah, dan Bali.
Persetujuan itu diambil dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan perwakilan pemerintah dari Kemendagri, Kemenkeu, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Hukum dan HAM, dan Komite I DPRD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu . “Pemerintah pada prinsipnya menyetujui pembahasan RUU delapan provinsi dilanjutkan ke tahap pengambilan keputusan tingkat II. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses perumusan RUU tersebut,” ujar Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melalui keterangan resmi, Kamis .
Tito menjelaskan, dengan disepakatinya RUU delapan provinsi, prinsip otonomi daerah ke depan akan semakin kuat. Di samping itu, paying hukuk tersebut juga akan menjadi pijakan terhadap banyak produk hukum turunan, seperti peraturan daerah yang didasarkan pada Undang-undang Dasar 1945.Khusus untuk Provinsi Bali, Tito menambahkan, RUU itu akan menjadi landasan perlindungan hukum terhadap tradisi, serta adat dan budaya setempat yang menjadi kekuatan dan daya tarik wisatawan dunia.
"Sehingga dengan adanya perlindungan ini kita berharap agar tradisi, budaya, dan adat tersebut tidak tergerus dengan dinamika modernisasi. Pemerintah prinsipnya setuju dan selanjutnya kami mohon dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya," tandas mantan Kapolri itu.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Peserta Rapat Paripurna Tidak Kuorum, Sidang Paripurna LKPj Bupati Bogor DitundaGegara hal ini rapat Paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bogor 2022, antara DPRD bersama Pemkab Bogor ditunda.
Read more »
Tiga Calon Hakim Agung yang Disetujui DPR Segera Dibawa ke Rapat ParipurnaCalon hakim agung kamar perdata Lucas Prakoso, calon hakim agung kamar Tata Usaha Negara Lulik Tri Cahyaningrum, dan calon hakim agung kamar agama Imron Rosyadi.
Read more »
Keluhan Guru PPPK Disampaikan di Sela Rapat ParipurnaDi sela rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah TA 2022, Rabu (29/3) kemarin, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Haryanto menyampaikan keluhan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kalsel.
Read more »
Komisi II DPR-Mendagri Sepakat Bawa RUU Sumut hingga Bali ke ParipurnaKomisi II DPR dan Pemerintah sepakat membawa delapan RUU tentang provinsi ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
Read more »
Penggabungan RUU Narkotika dan RUU Psikotropika untuk Atasi Kelebihan Penghuni LapasMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, saat rapat kerja dengan Komisi III DPR, meminta Komisi III DPR menunda pembahasan RUU Narkotika. Alasannya, karena RUU itu akan digabung dengan RUU Psikotropika. Polhuk AdadiKompas
Read more »
Komisi II DPR dan Mendagri Bahas RUU Provinsi Sumut hingga BaliKomisi II DPR menggelar rapat kerja membahas delapan RUU provinsi, yakni RUU Provinsi Sumut, Sumsel, Jabar, Jateng, Jatim, Maluku, Kalteng, dan Bali.
Read more »