Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut rumah dinas bagi menteri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara siap dihuni mulai pertengahan 2024.
AntaraRTJM dibangun dua lantai, di mana lantai pertama terdiri dari teras, ruang kerja, ruang tunggu dan area kedinasan, ruang tamu, dan kamar tidur tamu. Sedangkan lantai kedua untuk area pribadi yang terdiri dari ruang keluarga, kamar tidur utama, dan kamar tidur anak.
Luas rumah bagi menteri tersebut, lanjut Iwan, memiliki luas lahan 1.000 meter persegi dan luas bangunan 580 meter persegi lengkap dengan meubelair atau perabotannya. Dalam pembangunan RTJM di IKN, Kementerian PUPR juga tetap memperhatikan sejumlah aspek penting baik dari sisi kawasan, desain hunian, maupun pemanfaatan teknologi. Nantinya, jarak rumah menteri dengan fasilitas umum dapat ditempuh dalam waktu minimal 10 menit.Sebelumnya Kementerian PUPR menyebut skema pembangunan rumah dinas ini merupakan arahan dari bapak Presiden Joko Widodo. Nantinya, pihak swasta yang memenangkan proyek KPBU akan melaksanakan membangun rumah.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kementerian PUPR Sebut Pemeriksaan Bangunan di IKN Nusantara Dilakukan Juli 2024Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Nusantara memeriksa semua bangunan pada Juli 2024 pastikan bangunan tersebut layak dihuni
Read more »
47 Tower Rusun PNS IKN Nusantara Rampung Dibangun Desember 2024Pembangunan 47 tower PNS dan Hankam dilaksanakan selama 19 bulan, dengan target selesai seluruhnya pada Desember 2024.
Read more »
Pembangunan 47 Tower Rusun Aparatur Negara di IKN Nusantara Dimulai, Juli 2024 Bisa DigunakanPembangunan 47 tower ASN-Hankam dilaksanakan selama 19 bulan dengan target selesai seluruhnya pada Desember 2024.
Read more »
PUPR: Rumah jabatan menteri di IKN bisa dihuni pertengahan 2024Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan rumah tapak jabatan menteri (RTJM) di Ibu Kota Negara ...
Read more »
Konsultan: Revisi UU IKN perluas opsi pasar hunian di IKN NusantaraKonsultan Knight Frank Indonesia mengungkapkan revisi Undang-undang IKN yang berkaitan dengan penyelenggaraan perumahan dapat membuka dan memperluas opsi ...
Read more »