Masa jabatan kepala desa diubah menjadi delapan tahun. Ketentuan ini berlaku begitu UU Desa baru diundangkan.
Suasana Sidang Paripurna DPR Ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Kamis . DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Ketua DPR Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR Rachmad Gobel, Lodewijk F Paulus, Sufmi Dasco Ahmad, dan Muhaimin Iskandar memimpin Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu . Sejumlah aturan baru diatur dalam perubahan UU Desa tersebut. Salah satunya masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk dua kali masa jabatan . Sebelumnya, masa jabatan kepala desa diatur selama enam tahun, tetapi dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan.Ketentuan baru jabatan kepala desa sebenarnya lebih rendah dibandingkan usulan DPR sebelumnya.
Masa jabatan kepala desa yang kini masih menjabat secara otomatis diperpanjang hingga total menjabat selama delapan tahun.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPR Resmi Sahkan Revisi UU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa Jadi 8 TahunDPR RI resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada rapat paripurna, Kamis (28/3/2024).
Read more »
DPR Sahkan Revisi UU Desa, Masa Jabatan Kades Jadi 8 TahunDPR RI mengesahkan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Rapat Paripurna yang digelar hari ini Kamis, 28 Maret 2024. Rapat paripurna tersebut di
Read more »
Simpul Revisi UU Desa dan UU StatistikPerpanjangan masa jabatan dan penambahan dana desa perlu dikawal dengan data agar pembangunan desa terjaga ketepatannya
Read more »
Intip Cerita Desa Ibru Muaro Jambi, Pemenang Desa BRILianDesa Ibru terpilih sebagai Desa Inovatif dan Digitalisasi Terbaik dalam program Desa BRILian.
Read more »
Revisi UU ITE Disahkan, Privy Siap Amankan Transaksi Keuangan DigitalKeamanan transaksi keuangan digital kini telah memperoleh kepastian hukum dengan disetujuinya revisi kedua UU ITE menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 oleh Presiden RI
Read more »
Revisi UU ITE Disahkan, Beri Jaminan untuk Keamanan Transaksi Keuangan DigitalKeamanan transaksi keuangan digital kini telah memperoleh kepastian hukum dengan disetujuinya revisi kedua UU ITE menjadi Undang-Undang.
Read more »