Penagihan biaya pupuk subsidi ini melibatkan banyak pihak. Mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, hingga Kementerian Perdagangan.
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia , Rahmad Pribadi menyoroti berbelitnya regulasi terkait penagihan atas pupuk subsidi ke pemerintah. Hal itu mengakibatkan adanya biaya bunga yang tidak sedikit, mencapai triliunan per tahun.
Dalam paparannya, dia mencatat setidaknya ada 13 tahapan yang harus dilalui. Mulai dari penyediaan dokumen awal, penyiapan dokumen kelengkapan pembayaran oleh Pupuk Indonesia, hingga penerbitan surat perintah pencairan dana dari pemerintah ke Pupuk Indonesia. 'Belum lagi misalnya ketentuan di permendag yang mewajibkan kita memiliki stok di setiap Kabupaten. Di Kabupaten Karawang itu ada pabrik kita, pupuk kujang Cikampek tapi kita harus punya stok, sama halnya dengan di Gresik di Kabupaten Gresik Lamongan, Tuban kemudian Sidoarjo,' ucapnya.
'Ternyata pada saat diperlukan produsen yang tersebut dalam Kepmen itu tidak bisa memproduksi. Nah, karena PIM tidak bisa memproduksi, kami kan sebenarnya produksi besar sekali di seluruh Indonesia, sebetulnya bisa kita suplai dari Kaltim atau dari Pusri, tapi tidak bisa, karena rayonisasi diatur oleh Permendag,' tuturnya.
Penyederhanaan RegulasiSebagai solusinya, kata dia, tahapan-tahapan ini bisa disederhanakan melalui digitalisasi. Dengan demikian, beban keuangan negara untuk membayar subsidi pupuk itu bisa lebih rendah.Setidaknya, dia menyarankan ada 5 tahapan dalam pengaturan tadi. Mulai dari persiapan di sektor hulu meliputi perencanaan, bahan baku, proses produksi.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Obat-obatan di Indonesia Mahal, Menkes Ungkap Usulan Asosiasi Industri Kesehatan untuk Tekan HargaHarus ada koordinasi antara kementerian teknis terkait, diantaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan.
Read more »
Kementerian ESDM siapkan regulasi percepat pengembangan hidrogen hijauKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) menyiapkan regulasi ...
Read more »
Tekan Angka Pengangguran, Berikut Sederet Regulasi dalam Membangun Sistem Informasi Pasar KerjaRegulasi-regulasi yang dimaksud yaitu, seperti Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan.
Read more »
Tunggu Regulasi, Pemerintah Mau Bikin Koperasi Budi Daya KratomMenteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan pemerintah tengah berencana untuk meningkatkan potensi perdagangan tanaman kratom.
Read more »
Kemnaker kemukakan regulasi dalam membangun Sistem Informasi Pasar KerjaSekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan pemerintah memiliki beberapa regulasi dalam membangun Sistem Informasi Pasar ...
Read more »
Beda Pernyataan WIKA, Kementerian BUMN, dan KCIC soal Whoosh Bikin RugiProyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh disebut menjadi salah satu penyebab kerugian beberapa perusahaan, termasuk PT WIKA.
Read more »