pakar hukum tata negara Dr Refly Harun berpendapat, bahwa tak boleh menjustifikasi atau menghakimi niat pemohon “judicial review” batas minimal
yang masih menjabat Walikota Surakarta, Jawa Tengah, ini dirumorkan mau maju sebagai cawapres, berpasangan dengan Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo. berpendapat, bahwa tak boleh menjustifikasi atau menghakimi niat pemohon “judicial review” batas minimal usia capres/cawapres ke MK, karena itu merupakan hak konstitusional mereka sebagai warga negara.
"MK itu tugasnya ‘mengadili’ undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi . Kalau umur 40 tahun mau dikatakan inkonstitusional, itu dasarnya apa? Juga kalau umur 35 tahun mau dikatakan konstitusional itu dasarnya apa? Usia itu relatif, maka penempatannya di undang-undang, dan pembentuk undang-undang adalah pemerintah dan DPR. Nah, untuk menentukan usia minimal capres/cawapres, ya perdebatannya di DPR, bukan di MK," jelasnya.
"Jika itu dikabulkan, profesi-profesi lain pun akan mengajukan gugatan yang sama. Mereka akan menuntut keadilan sesuai prinsip ‘equality before the law’," cetusnya.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
MK Kabulkan Penarikan Kembali Perkara Persamaan Batas Usia PerkawinanMAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan penarikan kembali permohonan pengujian perkara persamaan batas usia perkawinan.
Read more »
Kaesang Jawab Tudingan Isu Ibunya 'di Belakang' Pencalonan Gibran jadi CawapresPutra bungsu Presiden Joko Widodo ini berdalih seharusnya langsung ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi.
Read more »
Imparsial: Jangan Sampai Ada Agenda Terselubung di Balik Gugatan Usia CawapresImparsial menilai masalah batas usia capres dan cawapres bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.
Read more »
Pakar Hukum: Implementasi Keputusan MK pada Perppu Cipta Kerja Tak Melanggar KonstitusiProf. Ibnu Sina Chandranegara mengungkapkan, penerbitan Perppu Nomor 2 tahun 2022 (Perppu Cipta Kerja) oleh Presiden adalah langkah yang penting.
Read more »
Korea Utara Menyatakan Status Kekuatan Nuklir dalam KonstitusiDPR Korea Utara memasukan status negara berkekuatan senjata nuklir dalam konstitusi.
Read more »