Marak praktik kecurangan dalam bentuk suap, pemerasan hingga gratifikasi, masyarakat Indonesia diminta ikut mengawal dan mengawasi proses Penerimaan Peserta Didik
Baru .Tim Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi , Budi Prasetyo, mengatakan, pungutan pada pelaksanaan PPDB umumnya terjadi ketika ada calon peserta didik yang tidak memenuhi syarat ketentuan penerimaan.
"KPK berharap, SE itu bisa mendorong penyelenggaraan PPDB yang objektif, transparan dan akuntabel," kata Budi, dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Selasa . "Bila pemberian dilakukan pada tahap pra pelaksanaan dan pelaksanaan, bisa dikatakan suap. Pemberian hadiah pasca pelaksanaan PPDB, misalnya saat registrasi ulang, meski dimaksudkan sebagai ungkapan terima kasih, merupakan bentuk gratifikasi yang dilarang," jelasnya.Dokumen dan Alat Elektronik Diamankan KPK saat Geledah Rumah Bekas Pegawai PGN
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Movie Day ACFFEST di Makassar, KPK Ajak Sineas Cegah Korupsi Lewat FilmKPK bertandang ke Kota Makassar, bikin apa?
Read more »
Istana Sebut Seharusnya Harun Masiku Bisa Ditangkap dalam Waktu DekatKepala Staf Presiden Moeldoko meyakini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menangkap buronan kasus korupsi, Harun Masiku.
Read more »
Pansel Pastikan Cari Calon Pimpinan KPK yang Punya Integritas TinggiPansel KPK memastikan akan mencari calon pimpinan KPK yang memiliki integritas tinggi, khususnya dalam pemberantasan korupsi.
Read more »
Jelaskan Kondisi Kelembagaan, Pimpinan KPK Berharap Pansel Tak Salah PilihPimpinan KPK memberikan gambaran situasi kelembagaan sebagai bahan pertimbangan bagi Pansel KPK dalam memilih capim KPK.
Read more »
Pemprov Papua Barat perketat pengawasan tujuh area rawan korupsiPemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat memastikan untuk memperketat pengawasan terhadap tujuh area pelayanan publik yang dinilai sangat rawan terjadi ...
Read more »
Ketidakpastian, Membebani Pekerjaan dan Rawan Korupsi, Said Iqbal: Progam Tapera harus DicabutPresiden Partai Buruh Said Iqbal mendesak pemerintah cabut aturan No. 21 tahun 24 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (PP Tapera).
Read more »