Gelombang protes melalui aksi demonstrasi yang menentang persetujuan Badan Legislasi atau Baleg DPR RI atas revisi Undang-Undang Pilkada juga dilakukan di Sumatera Barat.
Kamis 22 Agustus 2024, ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Sumatera Barat , mendatangi gedung kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Sumatera Barat .. Dimana justru kesepakatan itu bertentanga dengan keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK, terkait ambang batas atau threshold pengajuan calon kepala daerah.
Hingga pukul 12.57 WIB massa aksi masih terus berdatangan. Berbeda dengan demonstrasi sebelumnya, kali ini pengawalan dan pengamanan dari pihak kepolisian setempat tak begitu ketat.Pantauan di depan Gedung DPRD Sumatera Barat, massa aksi yang sejak pukul 10.00 WIB sudah berkumpul, mulai berorasi menyampaikan aspirasi di depan pagar utama pintu masuk gedung anggota dewan itu.
Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal minta DPR tidak hanya perlu menunda rapat, tetapi juga harus patuh dan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi Kawal Putusan MK, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia dan Partai Buruh akan menggelar aksi Demonstrasi di DPR besok, Kamis 22 Agustus 2024 Wakil Ketua Baleg DPR RI, Achmad Baidowi membantah tudingan bahwa Baleg menyepakati usia calon gubernur dan calon wakil gubernur minimal 30 tahun untuk loloskan Kaesang
Uu Pilkada Dpr Ri Baleg Dpr Sumatera Barat
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Baleg DPR Setuju Lanjutkan Memproses Pembahasan RUU PIlkadaBaleg DPR RI setuju untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
Read more »
Revisi UU Pilkada oleh DPR, Ketua KPU: Tidak Ada KomentarKetua KPU Mochammad Afifuddin enggan berkomentar tentang proses revisi Undang-undang Pilkada yang dilakukan di DPR.
Read more »
KPU Harus Gerak Cepat Selamatkan Putusan MKSETELAH DPR dan pemerintah sepakat merevisi sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pilkada Rabu 2182024 kemarin
Read more »
Ramai-ramai Kritik Upaya DPR Anulir Putusan MKSejumlah kalangan mengkritik rancangan revisi Undang-Undang Pilkada yang akan disahkan oleh DPR hari ini.
Read more »
Tolak Pengesahan RUU Pilkada, Politikus PKB: Lawan Penguasa Begal Konstitusi!Anggota DPR RI Fraksi PKB, Luqman Hakim, menyatakan sikapnya yang menolak pengesahan Revisi Undang-undang Pilkada.
Read more »
KPAI Sebut Sudah Saatnya Meja Legislasi Rampungkan RUU Pengasuhan AnakPentingnya negara melengkapi kebijakannya setelah Undang Undang Perlindungan Anak yaitu mengesahkan Rancangan Undang Undang Pengasuhan Anak
Read more »