Publik ragukan kemandirian KPU yang batal lakukan revisi pasal keterwakilan perempuan pasca bertemu dengan Komisi II
MANTAN Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Ramlan Surbakti mengkritik peraturan KPU mengenai keterwakilan perempuan di legislatif. Hal tersebut terkait ccara KPU dalam membuat aturan pembulatan matematika pada keterwakilan perempuan sebagaimana dalam pasal 8 ayat PKPU 10/2023.
“Soal keterwakilan perempuan ini kan pesan politik dari pembuat UU,” ungkap Ramlan dalam diskusi secara virtual pada Minggu .Tanpa tedeng aling-aling, Ramlan menduga sikap KPU yang tidak jadi merevisi aturan tersebut setelah rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR adalah karena pesanan. Parahnya, kata Hadar, proses penegak hukum yang masuk melalui Bawaslu maupun DKPP ternyata tidak bisa berjalan. Hadar menilai kedua belah pihak sama-sama saling melindungi satu sama lain.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Tarik Ulur DPR dan Publik tentang Aturan KPU Soal Keterwakilan PerempuanMasyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan mengingatkan KPU agar tidak tersandera kepentingan partai politik setelah Komisi II DPR menolak rencana perubahan ketentuan perhitungan kuota minimal 30 persen caleg perempuan.
Read more »
Jokowi: Negara Berkembang Ragukan Komitmen Pendanaan Lingkungan Negara Maju |Republika OnlineSemua negara harus tingkatkan aksi konkret menghadapi ancaman perubahan iklim.
Read more »
KPU Belum Berencana Revisi Aturan Keterwakilan PerempuanSetelah melakukan rapat dengar pendapat dengan DPR, Komisi Pemilihan Umum memutuskan belum berencana merevisi PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 8 Ayat 2 tentang keterwakilan perempuan. KPU dinilai tak mandiri. Polhuk AdadiKompas
Read more »
Nawawi al-Bantani, Ulama Publik dan Punggawa Islam ModeratSEJARAH transformasi Islam moderat di Indonesia tak bisa dilepaskan dari diaspora Nusantara di Hijaaz (Mekah).
Read more »
Charta Politika Sebut Fenomena Relawan sekarang Mengarah Pengultusan bukan dari Keinginan PublikDirektur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya menilai belakangan ini banyak tokoh politik sebagai kandidat capres klaim bisa melanjutkan program Jokowi.
Read more »
Tak Dipilih Rakyat, PKS Sebut Seharusnya Hasil Evaluasi Kinerja Heru Budi Diungkap ke PublikKemendagri selaku pengevaluasi kinerja Heru Budi seharusnya menyampaikan hasilnya kepada publik.
Read more »