PRAKTISI Hukum Ridwan Darmawan mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terkait Perampasan Aset.
PRAKTISI Hukum Ridwan Darmawan mendorong Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terkait Perampasan Aset, hal itu demi memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi maupun pencucian uang.
Dijelaskan Ridwan, dari pada harus menunggu pembahasan RUU Perampasan Aset yang mana prosesnya membutuhkan waktu panjang untuk dapat diundang-undangkan oleh DPR, mengeluarkan Perppu Perampasan Aset tentu menjadi salah satu cara yang pas untuk dapat mengisi kekosongan hukum. "Kalau kemudian memang pak Jokowi merasa RUU Perampasan aset itu penting untuk segera dikeluarkan. Ya kenapa tidak keluarkan saja Perppu ," ucap Ridwan dalam keterangannya, Sabtu ."Kalau Perppu itu sudah keluar maka kan dia memang langsung bisa berjalan. Lalu kemudian hal-nya yang lain akan berlanjut ketika masuk masa sidang pertama DPR, apakah kemudian ini ada kegentingan memaksa atau tidak ," terangnya.
Berkaca dari penerbitan Perppu Cipta Kerja yang dikeluarkan oleh Presiden tahun lalu, Ridwan mengatakan seharusnya jika Presiden menilai peraturan terkait Perampasan Aset menjadi hal yang penting maka Presiden juga dapat segera mengeluarkan Perppu Perampasan aset.Terlebih Ridwan menilai, selama ini Presiden Jokowi termasuk yang royal dalam hal menerbitkan Perppu.
"Perppu Perampasan aset saya kira itu adalah kepentingan rakyat Indonesia, demi keberlanjutan bangsa Indonesia, kebaikan dan kemaslahatan. Saya kira jika itu diterbitkan itu akan sangat memberikan satu legacy yang positif untuk pak Jokowi. Termasuk ini kan sudah masuk periode akhir pemerintahannya" tukasnya.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Presiden Diminta Segera Keluarkan Perppu Perampasan AsetPresiden jangan hanya pencitraan dengan mendorong anak buahnya untuk segera menyelesaikan draf RUU Perampasan Aset agar dapat segera dibahas bersama DPR.
Read more »
Mahfud MD Sebut RUU Perampasan Aset Bakal Diserahkan ke Presiden Usai DiperbaikiMenkopolhukam Mahfud MD menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang bakal diserahkan ke DPR RI masih perlu diperbaiki.
Read more »
Kemauan Politik Jokowi Penting untuk Rampungkan Draf RUU Perampasan AsetRUU Perampasan Aset ibarat harapan rakyat yang mesti dipenuhi Presiden Jokowi untuk mewujudkan pemerintah bersih sesuai amanat reformasi.
Read more »
Mahfud Md Sebut Pemerintah Bakal Lobi Ketum Parpol Soal Pengesahan RUU Perampasan AsetMahfud Md Sebut Pemerintah Bakal Lobi Ketum Parpol Soal Pengesahan RUU Perampasan Aset TempoNasional
Read more »
Hambatan RUU Perampasan Aset bukan di Pemerintah tapi di ParlemenMANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menyatakan bahwa tak kunjung selesainya pembahasan RUU Perampasan Aset kemungkinan besar karena ada hambatan.
Read more »
Desakan Pembahasan RUU Perampasan Aset Terus MenguatPenyelesaian RUU Perampasan sejauh ini hanya masih sebatas wacana dan belum terelasisakan oleh pemerintah maupun DPR.
Read more »