PTUN Jakarta menyidangkan gugatan Partai Demokrasi Indonesia atau PDIP soal dugaan perbuatan melawan hukum oleh Komisi Pemilihan Umum.
Pengadilan Tata Usaha Negara menggelar sidang pendahuluan pemeriksaan kelengkapan administrasi dengan penggugat Tim Hukum PDI Perjuangan pada Kamis . Sidang dengan agenda pembacaan pendahuluan gugatan soal dugaan perbuatan melawan hukum oleh Komisi Pemilihan Umum itu dimulai pukul 10.00 WIB di ruang Kartika, PTUN Cakung, Jakarta Timur.
“Pertama, jangka waktu pengajuan gugatan di PTUN paling lama 90 hari sejak tindakan yang digugat dilakukan pemerintah. KPU menetapkan pasangan capres dan cawapres tanggal 13 November 2023 sementara gugatan diajukan 2 April 2024. Sudah lebih dari 90 hari. Gugatan yang terlambat kemungkinan akan ditolak PTUN” jelas Hendra.Sementara penetapan Gibran sudah diuji oleh Mahkamah Konstitusi dan tindakan KPU tersebut dinyatakan sah dan konstitusional.
“Yang lebih penting lagi, secara hukum sebelum gugatan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah diajukan, penggugat harus terlebih dahulu menyelesaikan upaya administrasi pada lembaga yang mengawasi badan pemerintahan yang digugat atau dalam hal KPU adalah Bawaslu.
PDIP Pilpres PTUN Jakarta Petitum Hendra Setiawan Boen Gayus Lumbuun Pilpres Mata Lokal Memilih
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Permohonan Tim Hukum PDIP ke PTUN: Apa Betul Ada Pelanggaran Hukum oleh KPU?JPNN.com : Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun mempertanyakan kepada PTUN apakah betul ada pelanggaran hukum oleh KPU terkait pendaftaran Gibran.
Read more »
PDIP Gugat KPU terkait Perbuatan Melawan Hukum, Sidang Pendahuluan di PTUN Digelar TertutupPTUN menggelar sidang pendahuluan pemeriksaan kelengkapan administrasi dengan penggugat Tim Hukum PDI Perjuangan (PDIP).
Read more »
Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Pertanyakan Sikap PDIP Gugat KPU ke PTUNOtto Hasibuan pertanyakan langkah PDIP yang menggugat KPU ke PTUN
Read more »
Gugat KPU ke PTUN, Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Sikap Politik PDIP tidak KonsistenKUASA hukum presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka Otto Hasibuan mempertanyakan sikap politik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Read more »
PDIP Laporkan KPU ke PTUN Karena Dinilai Langgar Kepastian HukumJakarta, tvOnenews.com - PDI Perjuangan menggugat Komisi Pemilihan Umum ( Kpu) atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait Pemilu 2024. Tim hukum Pdip meminta KPU menunda pelaksanaan keputusan hasil Pilpres dan juga Pileg.
Read more »
Gugatan Disidangkan di PTUN, Tim Hukum PDIP Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-GibranJPNN.com : Tim Hukum DPP PDIP meminta KPU RI agar menunda penetapan paslon nomor urut dua di Pilpres yang diagendakan pada Rabu (24/4) besok.
Read more »