'Setahu saya, Undang-undang itu sudah membatasi jumlahnya, maka kalau lebih dari itu tidak cocok dan tidak sesuai dengan Undang-Undang,' kata Ganjar.
"Setahu saya, Undang-undang itu sudah membatasi jumlahnya, maka kalau lebih dari itu tidak cocok dan tidak sesuai dengan Undang-Undang," kata Ganjar."Setahu saya, Undang-undang itu sudah membatasi jumlahnya, maka kalau lebih dari itu tidak cocok dan tidak sesuai dengan Undang-Undang," kata Ganjar ditemui seusai acara Halal Bihalal Barikade 98' di Jakarta Pusat, Selasa .
"Mesti kita ingatkan bahwa dalam politik akomodasi tidak bisa kita melanggar ketentuan, maka kalau mau akomodasi dari kelompok-kelompok yang sudah mendukung tentu tempatnya tidak di situ," ujar Ganjar.
Prabowo Subianto Kementerian Presiden Terpilih
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Prabowo-Gibran Siapkan Jatah 40 Menteri, Ganjar: Undang-Undang Sudah MembatasiGanjar menjelaskan, kontestasi Pilpres 2024 tidak hanya bertujuan untuk memperebutkan kekuasaan. Sekaligus tidak untuk bagi-bagi kursi.
Read more »
KPU Bantah Tak Undang Ganjar ke Acara Penetapan Prabowo-GibranKPU menyatakan telah mengirim undangan kepada Ganjar Pranowo berupa hardcopy dan digital ke acara penetapan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024.
Read more »
KPU Undang Anies dan Ganjar di Acara Penetapan Prabowo-GibranKPU mengundang para paslon yang bertanding di Pilpres 2024 dalam penetapan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.
Read more »
Besok PKS Undang Prabowo-Gibran di Acara Halal Bihalal, Deklarasi Gabung Pemerintahan Prabowo?DPP PKS mengundang presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pada acara Halal Bihalal, Sabtu besok.
Read more »
Yusril Sebut Prabowo-Gibran Harus Revisi UU atau Terbitkan Perppu jika Ubah Nomenklatur KementerianPrabowo-Gibran harus merevisi undang-undang atau menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) jika ingin menambah nomenklatur kementerian.
Read more »
KPU: Penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah sesuai undang-undangAnggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengeklaim penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 sudah sesuai dengan aturan yang tertuang dalam ...
Read more »