Sektor pertambangan di Sultra memiliki potensi pajak daerah yang mencapai triliunan rupiah. Selain belum optimal, kondisi ini diperparah perusahaan tambang penunggak pajak yang tidak kunjung membayar kewajiban pajak.
Rapat koordinasi potensi penerimaan daerah dari sektor pertambangan berlangsung di Kantor Gubernur Sultra, di Kendari, Senin .
”Kami melakukan kajian terhadap tiga wilayah, yaitu Kolaka, Konawe, dan Buton, potensi PAD sektor pertambangannya triliunan rupiah. Kajian itu kami ambil dari tahun 2017 hingga saat ini,” kata Panut seusai Rapat Koordinasi Optimalisasi Pajak Daerah Sektor Pertambangan, di Kendari, Senin . Kegiatan ini diinisiasi oleh Tim Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi .
Di Kolaka, misalnya, pajak air permukaan dari sektor pertambangan mencapai Rp 193 miliar. Di Konawe, Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik senilai Rp 246 miliar. Di Buton, BPHTB untuk aspal mencapai Rp 630 miliar. Nilainya telah lebih dari Rp 1 triliun.Berdasarkan analisis BPKP Sultra, potensi penerimaan pajak daerah mencapai triliunan rupiah, seperti dipaparkan Kepala Perwakilan BPKP Sultra Panut, di Kendari, Senin .
Pajak dari sektor pertambangan terdiri atas berbagai jenis. Mulai dari Pajak Bumi dan Bangunan perusahaan, pajak air tanah, pajak air permukaan, dan berbagai jenis pajak lainnya. Kewenangan pajak ini terbagi antara kabupaten/kota dan provinsi.Kepala Badan Pendapatan Daerah Sultra Mujahidin mengungkapkan, untuk wilayah Sultra ada 76 perusahaan yang menunggak pajak air permukaan. Nilai dari tunggakan tersebut mencapai Rp 31 miliar.
Data terakhir, perusahaan ini telah membayar Rp 9,3 miliar untuk tunggakan PJJ ke Pemkab Konawe. External Affair Manager PT VDNI Indrayanto yang dihubungi terpisah berdalih tidak begitu tahu detail terkait persoalan pajak perusahaan. Pada Juni lalu, dalam rapat koordinasi di Kantor PT VDNI, ia memastikan perusahaan akan berkoordinasi kembali terkait tunggakan pajak yang dipaparkan baik oleh Pemkab Konawe maupun Pemprov Sultra.
Bersama pemangku kepentingan lainnya, ia melanjutkan, upaya untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah terus dilakukan. Sebab, pajak merupakan instrumen untuk pembangunan daerah yang nantinya berujung ke kesejahteraan masyarakat.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPK Buka Peluang Hadirkan Thio Ida Jadi Saksi di Sidang Eks Pejabat Pajak Rafael AlunThio Ida merupakan saksi yang dianggap penting dalam perkara gratifikasi dan TPPU Rafael Alun. KPK pernah mengultimatum Thio Ida.
Read more »
Jualan di TikTok Shop Cs Bakal Dibatasi, tapi Aturan Pajak Harus AdilNantinya, ada batasan baru bagi tata kelola berjualan di media sosial atau social commerce seperti TikTok Shop Cs.
Read more »
Mengkritisi Instrumen Pajak Karbon sebagai Pengendali Polutan UdaraKeterkaitan antara emisi karbon dan aspek kehidrometeorologian dapat dilihat pada data keikliman dan kelautan Indonesia.
Read more »
Berkumpul di Purwakarta, 1.000 Pengasuh Pesantren Indonesia Bahas Transformasi DigitalDibahas juga tentang inkubasi bisnis pesantren, keadilan pajak bagi pesantren, serta masalah kebangsaan.
Read more »
Setor Pajak Rp218 Triliun, Industri Hasil Tembakau Protes Keras Aturan RPP UU KesehatanSalah satu bagian RPP yang sedang disusun adalah pengamanan zat adiktif berupa produk tembakau sebagaimana mandat Pasal 152 UU 17/2023 tentang Kesehatan.
Read more »
Senin, masih tersedia 14 wilayah Samsat Keliling di JadetabekPolda Metro Jaya masih menyediakan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling untuk membantu para wajib pajak dalam membayar pajak ...
Read more »