Polri merespons pernyataan Wakil Ketua KPK yang mengeluhkan fungsi koordinasi dan supervisi antara KPK, Polri, dan Kejagung tak berjalan baik.
Mabes Polri membantah membatasi koordinasi dan supervisi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaiman yang sempat disampiakan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.
Trunoyudo menjelaskan teknis kerja sama Polri dengan KPK dalam hal koordinasi dan supervisi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Nomor 7 Tahun 2020 dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 'Polri terus berkomitmen mendukung pemberantasan korupsi dan telah berkoordinasi dalam penegakan hukum bersama KPK,' ucap Trunoyudo.
Terlebih lagi, menurutnya koordinasi cenderung tertutup jika KPK menindak adanya oknum di lembaga-lembaga itu yang terjerat korupsi.
KPK Supervisi Koordinasi Korupsi
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Dicap Kasus Musiman, KPK Bantah Ada Motif di Balik Pengejaran Harun Masiku: Tak Ada Unsur Politik!'Semua tindakan penyidikan yang dilakukan tidak dalam rangka unsur politik.'
Read more »
KPK Bantah Gelontorkan Miliaran Rupiah untuk Revisi UU KPKDana miliaran rupiah itu dikeluarkan untuk mempelajari perkembangan modus korupsi yang terjadi Salah satunya yakni suap pejabat lintas negara
Read more »
KPK Bantah ada Maladministrasi Dalam Pemeriksaan Staf HastoKPKmenegaskan tidak ada maladministrasi dalam rangkaian pemeriksaan dan penyitaan barang bukti dari Kusnadi
Read more »
KPK Tidak Ada Benturan Kepentingan dengan Penetapan Juru Bicara Bekas Penyidik PolriNawawi Pomolango Ketua sementara KPK menegaskan tidak akan ada benturan kepentingan dengan penetapan Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai juru bicara KPK meskipun dia bekas penyidik Polri
Read more »
Pimpinan KPK Akui Gagal Berantas Korupsi, Alex Marwata Ungkit Polri dan Kejaksaan: Ego Sektoral Masih Ada!'Ego sektoral masih ada...'
Read more »
Depan DPR, Pimpinan KPK Akui Ada Masalah Hubungan Lembaga Dengan Polri Dan KejaksaanNawawi awalnya menyampaikan adanya permasalahan mengenai komitmen kepala daerah dalam memberantas korupsi
Read more »