Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan, pihaknya menyetujui pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana.
merupakan salah satu aturan yang harus ada ketika suatu negara sudah menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Melawan Korupsi.
Permohonan khusus itu adalah terkait persetujuan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana serta RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Hal ini Mahfud sampaikan langsung kepada Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wiryanto atau Bambang Pacul.Formappi Anggap Sikap Bambang Pacul Tunjukan Wajah Asli DPR, Terikat Oligarki dan Money Politics
Menanggapi isu tersebut, Arsul mengungkapkan bahwa RUU Perampasan Aset Tindak Pidana tidak hanya mengemuka karena kasus dugaan transaksi mencurigakan berupa tindak pidana pencucian uang senilai Rp 349 triliun.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Geram Gaya Hidup Mewah Pejabat, KPK: Ini Momen Tepat Sahkan RUU Perampasan AsetKPK menilai banyaknya pelaporan terkait gaya hidup mewah para pejabat negara menjadi momen pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Read more »
Gaya Hidup Mewah Pejabat Disorot, KPK Dorong RUU Perampasan Aset DisahkanKPK mendorong RUU Perampasan Aset disahkan. KPK menilai pengesahan aturan itu menemukan momentum di tengah sorotan publik terhadap gaya hidup mewah pejabat.
Read more »
Banyak Pejabat Miliki Harta Tak Wajar, KPK Dorong Pengesahan RUU Perampasan AsetBanyak Pejabat Miliki Harta Tak Wajar, KPK Dorong Pengesahan RUU Perampasan Aset TempoNasional
Read more »
DPR Desak Pemerintah Segera Kirim Surpres RUU Perampasan AsetDesakan agar pemerintah segera menyerahkan surat presiden, naskah akademik, dan draf RUU Perampasan Aset ke DPR semakin kuat. Pemerintah diminta menunjukkan keseriusannya. Polhuk AdadiKompas
Read more »
Miskinkan Koruptor, DPR Didesak Segera Sahkan RUU Perampasan AsetHimpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) mendesak DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Ini demi efektivitas pemberantasan korupsi, karena perampasan aset tersebut menyasar para koruptor.
Read more »
KPK Dukung RUU Perampasan Aset untuk Koruptor Disahkan!KPK Mendukung RUU Perampasan Aset untuk Koruptor Disahkan
Read more »