PKS meminta pemerintah terbuka soal laporan keuangan penanganan Covid-19.
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Dewan Perwakilan Rakyat, Netty Prasetiyani, meminta pemerintah transparan dan akuntabel terkait penggunaan dana penanganan Covid-19.Salah satu caranya, Netty meminta pemerintah menyampaikan laporan keuangan secara berkala yang terus diperbarui melalui situs yang dapat diakses publik.
Jangan ada celah oknum mengambil kesempatan di tengah kesulitan,' ujar anggota Komisi Kesehatan DPR ini.Di samping itu, Netty juga menyoroti alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp 75 triliun atau sekitar 18,5 persen dari keseluruhan dana. Menurut dia, alokasi untuk kesehatan semestinya mendapatkan porsi yang lebih besar.Netty berujar, kebutuhan akan alat pelindung diri , masker, dan alat kesehatan lainnya masih banyak.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Jumlah Postif Covid-19 di Mimika Bertambah Jadi 19, Dua Klaster Baru DitemukanTiga kasus baru positif corona di Mimika merupakan penyebaran klaster baru yakni dari Surabaya dan Makassar.
Read more »
Adaro Sumbang 19 Ambulans untuk Angkut Pasien Covid-19Tim Relawan Gugus Tugas mengoperasikan 19 ambulans sumbangan dari PT Adaro Tbk khusus untuk mengangkut pasien Covid-19.
Read more »
19 Santri Amanatul Ummah Mudik ke Tulungagung Dites Covid-19 |Republika Online19 santri Amanatul Ummah dinyatakan sehat dan diminta isolasi mandiri.
Read more »
Gugus Tugas Covid-19 Minta RSUD Lapor Dinkes Bila APD Kurang |Republika OnlineGugus Tugas Covid-19 memiliki tim khusus untuk mendistribusikan APD ke seluruh daerah
Read more »
Ketua Gugus Penanganan Covid-19 Minta 3 Lembaga Ini Awasi Dana Bantuan Akibat CoronaKetua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengaku tidak akan berkompromi terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi.
Read more »
Ketua Gugus Tugas minta tiga lembaga awasi dana bantuan COVID-19Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan untuk ikut mengawasi berbagai kegiatan dan pemanfaatan penggunaan bantuan. COVIDー19
Read more »