Berita Pimpinan Komisi II DPR Minta UU Pemilu Harus Rirevisi, Ternyata Ini Penyebabnya terbaru hari ini 2024-04-23 17:47:14 dari sumber yang terpercaya
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang UU Pemilu harus dilakukan revisi.) atas perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024, Senin , yang menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu sehingga menimbulkan kebuntuan dalam upaya penindakan terhadap pelanggaran pemilu.
Kedua, sanksi yang berat atas pelanggaran tersebut harus jelas, terukur, dan nyata. Sanksi menjadi kewenangan Bawaslu dan wajib dipatuhi oleh pejabat yang bersangkutan jika terbukti melanggar. Ia menekankan bahwa fasilitas negara dan program-program pemerintah yang instan, seperti bansos dan sejenisnya, tidak boleh lagi disalahgunakan untuk tujuan politik praktis.
Demi memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaksanaan pemilu maupun pilkada selanjutnya, kata Suhartoyo, Pemerintah dan DPR penting ke depannya melakukan penyempurnaan terhadap UU Pemilu, UU Pilkada, maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan kampanye, baik berkaitan dengan pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana pemilu.
Zulhas menuturkan tokoh internal PAN yang didorong maju di Pilkada Jakarta di antaranya Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, Lula Kamal, dan Zita Anjani anaknya
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pimpinan Komisi III DPR Minta Polisi Tindak Tegas Ormas yang Bertindak AroganWakil Ketua Komisi III DPR RI fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni meminta pihak kepolisian menindak tegas ormas yang bertindak arogan.
Read more »
Pimpinan Komisi VIII DPR Akui Incar Insentif Elektoral dari Program BansosProgram bansos kepada masyarakat menjadi salah satu instrumen untuk mendapatkan insentif elektoral.
Read more »
Pimpinan Komisi III DPR: Jangan Lagi Ada Aparat dan Warga yang Gugur Dibunuh OPMAhmad Sahroni mengatakan, tak ada keraguan dari DPR maupun pemerintah RI untuk memberantas Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Read more »
Pimpinan Komisi II DPR: UU Pemilu harus direvisi mencakup tiga halWakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) harus dilakukan revisi ...
Read more »
Pimpinan Komisi VII Minta Pemerintah Waspadai Meroketnya Harga minyak ImporGold
Read more »
Soal Gudang Amunisi Meledak, Pimpinan Komisi I Minta TNI AD Melakukan IniJPNN.com : Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta TNI AD aktif mendata kerugian masyarakat dari insiden ledakan gudang amunisi milik Kodam Jaya.
Read more »