Pakar hukum tata negara Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf mengatakan bahwa konstruksi Pasal 27 Perppu Nomor 1/2020...
- Langkah beberapa pihak untuk melakukan uji materi terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Korona wajar saja. Pasalnya konstruksi hukum dalam perppu tersebut dinilai keliru.
“Nah, pertanggungjawaban ini bisa saja administratif maupun secara hukum. Ketika kita berbicara tentang pertanggungjawaban hukum juga kita tidak selalu ujungnya pidana. Juga dilakukan secara perdata maupun hukum administrasi,” ungkapnya. Saat ditanya apakah gugatan ini akan berpengaruh pada penanganan korona, Asep menjawab tidak. Dia mengatakan apa yang digugat dengan penanganan korona ini merupakan dua hal yang berbeda.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Tak Ada yang Larang Kritik Perppu 1/2020 |Republika OnlineMahfud MD mengatakan Perppu 1/2020 bertujuan untuk melindungi rakyat.
Read more »
KPU Sebut Pilkada Sulit Digelar Desember 2020 Jika Perppu Tak Keluar AprilKendati begitu, KPU juga telah merancang pelaksanaan Pilkada serentak di tengah pandemi.
Read more »
MK Berpeluang Prioritaskan Gugatan atas Perppu 1/2020MK sedang menyiapkan regulasi untuk bisa menggelar sidang jarak jauh termasuk menyiapkan piranti dan sarana prasarana yang diperlukan.
Read more »
Pelaporan SPT Pajak Diperpanjang Sampai 30 Juni 2020Perpanjangan pelaporan SPT menyesuaikan dengan mewabahnya pandemi Corona.
Read more »
Mendag Yakini Stok Beras Nasional Cukup Sampai Desember 2020Agus Suparmanto optimis stok dan produksi beras akan mencukupi untuk kebutuhan nasional sampai akhir tahun ini.
Read more »