Perludem dorong Perppu Pilkada segera disahkan sebagai dasar hukum penundaan pilkada
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi mendorong Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pilkada segera disahkan sebagai dasar hukum penundaan Pilkada 2020. Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini mengusulkan, Perppu Pilkada harus sudah disahkan akhir April 2020. Baca Juga "Perppu mestinya sudah disahkan sebelum berakhirnya waktu penundaan .
Titi menilai, KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu lebih memahami klausul mana saja di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang terdampak penundaan pilkada. Selain revisi Pasal 201 ayat 6 yang secara eksplisit menyebutkan, pilkada hasil pemilihan 2015 dilaksanakan pada September 2020.
Menurut Titi, UU Pilkada belum mengatur kondisi yang mengakibatkan penundaan pilkada secara nasional atau menyeluruh dalam skema pilkada serentak. Skema penundaan tahapan pilkada yang kini dilakukan KPU RI tidak dikenal dalam nomenklatur UU Pilkada.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPU Hanya Beri Usul 2 Poin Isi Perppu PilkadaKPU sesungguhnya sudah punya sejumlah daftar usulan terkait revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Read more »
KPU Usul Revisi Dua Pasal agar Perppu Pilkada Cepat Terbit |Republika OnlineKPU hanya mengusulkan revisi dua pasal agar Perppu Pilkada segera diterbitkan.
Read more »
KPU Sudah Surati Presiden Soal Perppu Penundaan Pilkada 2020Belum ada progres yang berarti dalam usulan Perppu atas perubahan UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada, sebagai dasar penundaan...
Read more »
Demi Kepastian Hukum, Perppu Pilkada Diminta Terbit Sebelum MeiKPU menunda Pilkada Serentak 2020 menjadi rawan digugat karena bertentangan dengan Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016...
Read more »
Bawaslu: Perppu Harus Mengakomodasi Pemeriksaan Lewat ITMateri lain yang perlu dimuat dalam Perppu adalah terkait jenis-jenis pelanggaran dan prosedur pelanggaran dalam masa penundaan pilkada seperti sekarang.
Read more »
Menkeu Bidik Aturan Turunan Perppu Corona Kelar Dua PekanPemerintah memerlukan aturan turunan perppu dana penanganan corona sebagai rambu-rambu penggunaan sumber dana dan pelaksanaan program.
Read more »