Jangan sampai medsos jadi wahana untuk memanipulasi publik pemilih.
Berdasarkan laporan Facebook, kata Amalia, sejak 2020, sedikitnya sudah Rp 55 miliar belanja iklan berkaitan dengan sosial politik dikucurkan ke medsos asal Amerika Serikat itu. Sedangkan dalam 90 hari terakhir tahun 2023, juga sudah miliaran rupiah belanja iklan politik yang mengatasnamakan sejumlah politikus kondang dan partai politik di Facebook.
"Sudah banyak sekali uang dikeluarkan di luar masa kampanye . Iklan politik itu berbahaya dan perlu ada standar transparansi," kata Amalia di Jakarta, dikutip Rabu . Disebut berbahaya karena iklan politik tanpa aturan bisa digunakan untuk memanipulasi opini publik seperti halnya dilakukanAmalia menjadikan pilpres Amerika Serikat pada 2016 sebagai contoh. Ketika itu, capres dari Partai Republik, Donald Trump berhadapan dengan capres Partai Demokrat, Hillary Clinton.
Trump keluar sebagai pemenang. Sejumlah media internasional melaporkan, kemenangan Trump dimotori oleh strategi kampanye medsos yang kontroversial melalui Cambridge Analytica. Amalia mengatakan, tim kampanye Trump membuat iklan politik manipulatif yang khusus menyasar pemilih Demokrat. "Trump itu ada konten-konten ke pemilih Demokrat, yang pesannya agar tidak usah memilih karena suaranya Hillary Clinton sudah tinggi. Itu lah kenapa pemilih Demokrat tidak datang ke TPS dan itu memang iklan pemilu yang bertarget," kata Amalia.
Bukan tidak mungkin politisi di Indonesia meniru strategi Trump. Karena itu, Amalia menyayangkan KPU yang tidak mengatur kampanye medsos hingga ke isu ini.diketahui hampir sama dengan Pemilu 2019. Perubahan hanya soal jumlah akun medsos yang boleh dimilikinya setiap kandidat di setiap platform, bertambah dari 10 menjadi 20.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Perludem: KPU Tak Perlu Atur Batas Akun Medsos Peserta PemiluSeharusnya, KPU membuka saja ruang untuk peserta pemilu mendaftar berapa pun akun yang memang akan digunakan untuk berkampanye di medsos.
Read more »
KPU Lantik 220 Anggota KPU di 44 Kabupaten/kota dari 5 Provinsi'Siap siaga setiap hari 24 jam. Barusan Saudara sekalian mengucapkan sumpah/janji dan pakta integritas, bersedia bekerja sepenuh waktu,' katanya.
Read more »
Brigjen Djuhandani Minta Dito Mahendra Serahkan Diri, Jangan Korbankan KeluargaDirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro meminta Dito Mahendra, tersangka kasus kepemilikan senjata api ilegal agar menyerahkan diri.
Read more »
Dari Waktu ke Waktu Selalu Ada Penyakit Baru, Pakar Minta Jangan Sepelekan Virus OzGuru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Tjandra Yoga Aditama meminta Pemerintah tak Sepelekan laporan kematian karena virus Oz.
Read more »
Cak Imin Minta Jangan Ada Potong Gaji Pekerja Karena Cuti Bersama Iduladha BesokWakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar minta pemerintaj gencar sosialisasi cuti bersama sifatnya pilihan dan sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja.
Read more »
IMF Minta Indonesia Cabut Larangan Ekspor Nikel, Kabulkan Jangan?Pemerintah Indonesia disarankan mengabulkan permintaan Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) untuk menghapus kebijakan larangan ekspor nikel.
Read more »