OJK mencatat perusahaan pinjol yang memiliki ekuitas di bawah Rp2,5 miliar bertambah banyak hingga memasuki periode deadline.
Bagikan Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Tautan Tersalin A- A+ Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan 33 penyelenggara financial technology peer-to-peer lending alias pinjaman online membuat rencana aksi karena belum memenuhi modal minimum Rp2,5 miliar.
Jika dibandingkan periode sebelumnya, jumlah pemain fintech P2P lending yang belum mengantongi ekuitas minimum Rp2,5 miliar menanjak dari hanya 26 pemain menjadi 33 pemain pada Mei 2023. Ogi menyatakan bahwa OJK akan mengenakan pengawasan apabila pemain fintech P2P lending tidak dapat memenuhi ketentuan ekuitas mengikuti tenggat waktu yang telah ditetapkan di dalam Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
OJK Siapkan Sanksi bagi P2P Lending yang Belum Penuhi Modal Rp2,5 MiliarPer Mei 2023 terdapat 33 pemain fintech P2P lending yang belum memenuhi ekuitas minimum Rp2,5 miliar. OJK pun menyiapkan sanksi.
Read more »
OJK Bakal Sanksi Waskita-WIKA Jika Terbukti Poles Laporan KeuanganOJK bakal memberi sanksi kepada Waskita Karya dan WIKA jika terbukti memoles laporan keuangan.
Read more »
Perintah Jokowi untuk Kementerian dan Lembaga Antisipasi Dampak El NinoPresiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian dan lembaga pemerintah mengantisipasi dampak El Nino, termasuk kemungkinan terjadi kemarau panjang.
Read more »
ORI023 Terjual Rp2,60 Triliun, Investor Berebut Tenor PendekPenjualan SBN ritel seri ORI023 telah terjual Rp2,60 triliun untuk seluruh tenor dalam 4 hari penawaran. Tenor 3 tahun terpantau lebih laris.
Read more »
10 Sekolah Termahal di Dunia, Paling Mahal Rp2,1 Miliar per TahunBiaya termahal Rp2,1 miliar, berikut 10 sekolah paling mahal di dunia.
Read more »
Proyek Rp2,7 Triliun di Sumut 2022, BPK Temukan Kekurangan Volume Pengerjaan Rp14 MiliarBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumatera Utara, menemukan kekurangan volume pengerjaan sebesar Rp14 miliar pada termin pertama terhadap proyek Multi Years Contract (MYC) perbaikan jalan 450 Kilometer atau dikenalkan Proyek Rp2,7 triliun.
Read more »