Anggota Komisi I DPR memandang PP Nomor 71 mengandung poin tentang data center yang bermasalah, terkait penempatan server di luar negeri.
Pemerintah Nomor 71 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektornik dapat merugikan citra Presiden Joko Widodo.
yang boleh ditempatkan di luar negeri. Menurut dia, regulasi ini justru malah bertentangan dengan keinginan Presiden Joko Widodo tentang perlindungan data. tidak tahu apa yang ditandatangani, atau memang inginnya presiden diterjemahkan seperti itu? Ini salah siapa sebenarnya?" lanjutnya.Ia juga mengatakan penempatan data center yang diperbolehkan di luar negeri membuat Indonesia mengalami kerugian dari sejumlah sektor. Seperti misalnya sektor ideologi.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPK Minta Data Warga Miskin Diperbaiki'Bantuan sosial kalau datanya lebih akurat akan jauh lebih efektif untuk siapa yang betul-betul membutuhkan,' kata Ketua KPK Agus Rahardjo
Read more »
KPK Minta Kemensos Punya Data Akurat Orang MiskinTujuan pendataan akurat itu agar pemberian bantuan menjadi tepat sasaran.
Read more »
Tips Teknologi: Lindungi Data Privasi dari Pegasus SpywareTips teknologi bagaimana melindungi data pribadi dari ancaman peretas yang memanfaatkan Pegasus Spyware
Read more »
Menkominfo Targetkan RUU Perlindungan Data Pribadi Tuntas Tahun 2020Menkominfo menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Data Pribadi disahkan pada Oktober 2020.
Read more »
Legislator ragukan data inflasi KepriAnggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Rudy Chua berpendapat data inflasi wilayah itu kurang tepat karena hanya menyurvei indeks harga konsumen Kota Batam dan ...
Read more »