Dalam penjara, PKN menjadi alat krusial dalam membantu rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat.
Selain menjelaskan struktur pemerintahan dan hukum, PKN juga bertujuan untuk menanamkan kesadaran akan nilai-nilai demokrasi, kewarganegaraan yang aktif, dan tanggung jawab sosial.Program pembinaan melibatkan pendekatan holistik yang mencakup aspek psikososial, pendidikan, dan keagamaan.
Narapidana diberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru, mendapatkan pendidikan, dan terlibat dalam kegiatan keagamaan sebagai bagian dari transformasi positif mereka.Selain itu, pembinaan juga mencakup pelatihan keterampilan kerja agar mereka dapat menjadi anggota produktif masyarakat setelah masa hukuman berakhir.
Bela negara bukan hanya tanggung jawab aparat pertahanan, namun juga seluruh warga negara tanpa terkecuali.Bela negara menunjukkan keseriusan dalam membangun semangat bela negara yang meresapi seluruh lapisan masyarakat termasuk juga bagi warga binaan yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.
Rehabilitasi Narapidana Pkn Pendidikan Kewarganegaraan
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
150 Kata Motivasi Pendidikan, Investasi Terbaik untuk Masa DepanKata motivasi pendidikan memiliki peran penting dalam memotivasi banyak orang untuk menghargai dan memprioritaskan pendidikan.
Read more »
Pendidikan Inklusif, Strategi Wujudkan Pendidikan untuk SemuaPendidikan untuk semua memastikan tiap anak mendapatkan layanan pendidikan berkualitas dengan pendidikan yang inklusif.
Read more »
Kemendikbud sosialisasi modul pendidikan inklusif bagi pendidikKementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyosialisasikan modul pendidikan berjenjang pendidikan inklusif kepada pendidik ...
Read more »
Peran Orang Tua dalam Pendidikan untuk Anak Usia DiniPendidikan anak usia dini berperan penting dalam pengembangan aspek sosial, emosional dan fisik anak.
Read more »
Anggota DPD RI Protes Pencabutan Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekskul WajibAnggota DPD RI asal Provinsi DKI Jakarta Dailami Firdaus memprotes kebijakan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim yang mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah dan mencabut Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler (Ekskul) Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Sebab, menurut Dailami, Pramuka memiliki esensi pendidikan karakter yang melibatkan aspek-aspek mental, fisik, dan sosial.
Read more »
ConveGenius Galang Dana 1,8 Juta Dolar AS untuk Perluas Peran AI di Sektor PendidikanConveGenius menjalin kerjasama dengan Searce Inc. dengan dukungan pendanaan 1,8 juta USD untuk memacu layanan cloud dan pengembangan AI generatif.
Read more »