Pemprov DKI Jakarta harus selektif dalam melaksanakan program tertib administrasi kependudukan bagi warga yang sudah tak berdomisili di Jakarta.Anggota Komisi
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarifudin mengatakan, penertiban itu sebagai upaya meminimalkan risiko dan kendala pendataan daftar pemilih tetap . Pasalnya, tujuh bulan lagi Jakarta akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah .
“Saya rasa untuk menghadapi Pilkada waktunya kan sudah semakin dekat ya. Ini juga Pemprov DKI Jakarta harus hati-hati kalau menonaktifkan ataupun mematikan NIK warga Jakarta,” kata Syarifuddin dikutip Selasa . Syarifudin berharap, penonaktifan NIK tepat sasaran. Yakni, warga yang sudah tidak berdomisili di Jakarta. Sebab apabila salah sasaran, maka bisa merugikan warga yang memiliki hak untuk memilih kepala daerah.
“Jangan sampai merugikan juga. Saya sebagai warga Jakarta, orang Betawi, jangan sampai orang Betawi dirugikan. Penghapusan ini manfaatnya betul-betul harus ada,” kata politikus Gerindra ini.Meskipun begitu, Syarifudin mendukung program Dinas Dukcapil.
“Kalau memang Pemprov DKI Jakarta ingin memberikan yang terbaik buat masyarakat Jakarta, apakah itu misalnya bansosnya tepat sasaran, KJMU, KJPnya sesuai, kita dukung. Yang penting bertahap, teratur. Jangan sekaligus,” pungkas Syarifudin.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Jakarta, Dilupakan JanganPemerintah pusat tak boleh melupakan jasa besar Jakarta terhadap republik dan tentunya juga kepada masyarakat Betawi.
Read more »
DPR Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislasi, Kemendagri: Jangan Biarkan Kami Saja di IKNPemerintah yang diwakili Kemendagri menolak usulan Baleg DPR agar Jakarta dijadikan ibu kota legislasi saat rapat pembahasan RUU DKJ. Kemendagri menegaskan, pemerintah dan DPR harus sama-sama pindah ke IKN Nusantara.
Read more »
Pemprov DKI Jakarta Gandeng BTN Siap Gelar Jakarta International Marthon 2024BTN JAKIM 2024 digelar untuk memeriahkan HUT DKI Jakarta ke-497 dan mendorong Kota Jakarta sebagai kota sport tourism.
Read more »
Baleg Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislasi, DPR Terpusat di JakartaWakil Ketua Baleg DPR dan perwakilan pemerintah beradu argumen soal kemungkinan DPR tak ikut pindah ke IKN dengan menjadikan Jakarta ibu kota legislasi.
Read more »
Alasan Persija Tak Main di JIS, Lapangan Belum SiapPersija Jakarta membatalkan niatnya untuk menggunakan Jakarta International Stadium (JIS) sebagai kandang tim.
Read more »
PKB Tak Ingin Pembahasan RUU DKJ Dilakukan dengan Tergesa-gesaPerubahan status DKI Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta perlu menjaring aspirasi yang luas
Read more »