Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, penerimaan pajak hingga 31 Maret 2024 sebesar Rp 393,91 triliun.
Jumat, 26 Apr 2024 11:13 WIB Penerimaan pajak tersebut 19,81% dari target APBN 2024.
Ia merinci, PPh Non Migas tercatat Rp 220,42 triliun. Nilai tersebut 20,73% dari target dan mengalami pertumbuhan 0,10%"Naik 0,1%, sangat tipis," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Jakarta, Jumat .Setoran PPN dan PPnBM tercatat Rp 155,79 triliun. Pajak itu sebesar 19,20% dari target dan mengalami kenaikan 2,57% yoy.
Sementara, untuk PPh Migas tercatat Rp 14,53 triliun. Setoran tersebut 19,02% dari target, namun mengalami penurunan tajam hingga 18% secara yoy."Yang mengalami koreksi adalah PPh Migas yaitu Rp 14,53 triliun. Nanti kita lihat PPh Migas ini naik turunnya berdasarkan harga minyak dan nilai tukar, untuk kuartal I masih mengalami koreksi cukup dalam yaitu 18%. Namun ini totalnya sudah juga di atas 19% ," terangnya.
Setoran PBB dan Pajak Lainnya tercatat Rp 3,17 triliun. Realisasi tersebut 8,39% dari target"Secara bruto naik 11%," ujarnya.
Menkeu Sri Mulyani Setoran Pajak Migas Penerimaan Pajak Kuartal I 2024
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Menkeu: Penerimaan pajak capai Rp393,91 triliun per akhir MaretMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penerimaan pajak per 31 Maret 2024 mencapai Rp393,91 triliun atau setara dengan 19,81 persen dari ...
Read more »
Cara Lapor SPT Tahunan Pajak, Terakhir Hari Ini 31 Maret 2024 untuk Wajib Pajak Orang PribadiDirektorat Jenderal Pajak (DJP) menghimbau Wajib Pajak (WP) untuk segera melakukan lapor SPT Tahunan. Sebab, batas waktu lapor SPT Tahunan untuk WP orang pribadi yaitu 31 Maret 2023 dan WP badan pada 30 April 2023. Berikut cara lapor SPT Tahunan Pajak.
Read more »
Perubahan Mekanisme PPh 21 Mulai Januari 2024Wajib pajak berkonsultasi dengan petugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Palmerah, Jakarta Barat, Senin (21/3/2022). PPh 21 mulai Januari 2024. Meski mekanismenya berubah, beban pajak pekerja tidak bertambah. Total jumlah pajak yang dipotong dari gaji pekerja setiap tahun tetap sama seperti sebelumnya. Bedanya, potongan pajak per bulan akan lebih rendah di 11 bulan pertama dan lebih tinggi pada bulan ke-12. Formula baru itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pemerintah juga baru saja merilis aturan teknisnya lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023.(TER) untuk menghitung besaran pajak pekerja. Formula baru itu menyederhanakan cara penghitungan potongan PPh 21 yang selama ini berlaku sehingga memudahkan wajib pajak dan pemberi kerja saat mengurus pajak
Read more »
Wacana Bentuk Badan Penerimaan Negara untuk Mengamankan Penerimaan NegaraPembobolan penerimaan negara yang tak berkesudahan terus menumbuhkan pemikiran dan gagasan untuk mencari jalan atau strategi baru yang dapat mengamankannya. Kehendak seperti ini tidak baru, melainkan sudah berkembang sejak lama. Dari pemikiran panjang dan tawaran ragam gagasan itu, kini muncul wacana untuk segera membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) atau Badan Layanan Penerimaan Negara (BLPN) yang diharapkan bisa direalisasikan oleh pemerintah baru hasil Pemilu 2024.
Read more »
Badan Penerimaan Negara Bukan ”Panasea” Masalah PajakBelajar dari negara lain, pemisahan otoritas penerimaan negara dari Kementerian Keuangan tidak selalu berujung ideal.
Read more »
IHSG Menguat Ditopang Capaian Penerimaan Pajak, tapi Dihantui Pelemahan RupiahIndeks harga saham gabungan atau IHSG melemah 18 poin atau 0,25 persen di level 7.291 pada pembukaan perdagangan Kamis, 28 Maret 2024.
Read more »