Pemprov: Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Bisa Ajukan Keberatan

Dukcapil News

Pemprov: Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Bisa Ajukan Keberatan
NikWargaJakarta
  • 📰 VIVAcoid
  • ⏱ Reading Time:
  • 35 sec. here
  • 7 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 34%
  • Publisher: 90%

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaludin mempersilakan warga untuk mengajukan keberatan jika terkena penonaktifan NIK.

"Mereka bisa langsung datang ke kelurahan bagian layanan Dukcapil . Nanti ada petugas kami, dan kami akan hubungi RT/RW untuk melakukan verifikasi dan validasi di lapangan,” ujar Budi saat dikonfirmasi, Jumat, 19 April 2024.Budi menjelaskan, keberatan itu berupa verifikasi hingga validasi jika warga yang bersangkutan masih tinggal dan bekerja di Jakarta . Namun, kata Budi, pihaknya akan langsung menyarankan warga mengurus perpindahan kependudukan, apabila sudah tidak tinggal di Jakarta .

Kendati demikian, Budi belum bisa menjelaskan secara rinci terkait jumlah NIK yang akan dinonaktifkan dan kapan proses pengajuan akan dilakukan pada tahap selanjutnya.Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaludin menjelaskan, sembilan puluh ribu lebih NIK tersebut milik warga Jakarta yang meninggal dunia dan warga yang wilayah RT-nya sudah dihapus.

Riska seorang pegawai di sebuah toko kue daerah Depok, Jawa Barat, menjadi korban tindakan asusila. Saat itu, korban sedang jaga toko sendirian dan tiba-tiba datang Media-media Amerika Serikat, termasuk ABC News, melaporkan bahwa Israel telah melakukan serangan balasan setelah tiga ledakan terjadi di sekitar bandara kota Isfahan

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

VIVAcoid /  🏆 3. in İD

Nik Warga Jakarta Meninggal Dunia Dinas

Malaysia Latest News, Malaysia Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kemendagri Respons Rencana DKI Nonaktifkan 92 Ribu NIK Warga JakartaKemendagri Respons Rencana DKI Nonaktifkan 92 Ribu NIK Warga JakartaKemendagri mengaku masih menunggu surat dari Pemprov DKI Jakarta sebelum menonaktifkan 92 ribu NIK warga Jakarta.
Read more »

Pemprov DKI Santai jika Warga Tak Terima NIK Dihapus, Bisa Protes ke Sini!Pemprov DKI Santai jika Warga Tak Terima NIK Dihapus, Bisa Protes ke Sini!Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan warga yang keberatan NIK-nya dihapus bisa langsung melayangkan protes.
Read more »

Program Penonaktifan NIK bagi Warga yang Tidak Tinggal di Jakarta Harus Dilakukan dengan CermatProgram Penonaktifan NIK bagi Warga yang Tidak Tinggal di Jakarta Harus Dilakukan dengan CermatProgram penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi warga yang sudah tidak lagi tinggal di Jakarta harus dilakukan dengan cermat, tidak boleh asal-asalan. Program ini penting dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta dengan alasan yang tepat.
Read more »

NIK Warga DKI Jakarta yang Tak Sesuai Domisili Mulai Dinonaktifkan Pekan IniNIK Warga DKI Jakarta yang Tak Sesuai Domisili Mulai Dinonaktifkan Pekan IniPemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warganya yang tidak lagi berdomisili di Jakarta mulai pertengahan April 2024.
Read more »

Dukcapil Jakarta: 91 Ribu NIK Warga yang Tak Sesuai Domisili Bakal Dinonaktifkan SementaraDukcapil Jakarta: 91 Ribu NIK Warga yang Tak Sesuai Domisili Bakal Dinonaktifkan SementaraDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta menyebut, ada sebanyak 92 ribu lebih Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga Jakarta tak tinggal sesuai domisili yang akan ditertibkan untuk dinonaktifkan sementara.
Read more »

Tertibkan KTP Warga, DKI Jakarta Ajukan Penonaktifan 92 Ribu NIK ke KemendagriTertibkan KTP Warga, DKI Jakarta Ajukan Penonaktifan 92 Ribu NIK ke KemendagriPemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92 ribu Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga Jakarta ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Read more »



Render Time: 2025-02-25 02:26:45