Penetapan status bencana harus dibahas lebih lanjut dengan berbagai pihak.
KTT ke-43 ASEAN itu dilaksanakan pada 5-7 September 2023 lalu. Heru Budi meminta agar kualitas udara yang baik itu tetap dijaga dalam waktu jangka panjang, bukan hanya saat KTT ASEAN saja.
Heru Budi juga mengungkapkan berbagai upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi permasalahan kualitas udara di Ibu Kota. Upaya tersebut di antaranya yaitu tilang emisi secara bertahap hingga water mist di gedung-gedung tinggi. August mengatakan, masalah polusi udara di Jakarta kerap muncul dari tahun ke tahun. Meski begitu, ia menilai Pemprov DKI tak kunjung memiliki program khusus untuk mengatasinya.
"Kami meminta perlu adanya tindakan nyata dari Pemprov DKI Jakarta untuk menjadikan program penanggulangan pencemaran udara sebagai isu prioritas. Jika memungkinkan, polusi udara dapat ditetapkan sebagai bencana," kata August, Rabu, 13 September 2023.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
PSI Desak Pemprov DKI Tetapkan Polusi Udara Jakarta Sebagai Bencana DaruratAda beberapa alasan yang diutarakan elite PSI terkait polemik polusi udara di Jakarta. Kata PSI, perlu ada tindakan nyata.
Read more »
Sempat Ditolak, DPRD DKI Izinkan Pemprov DKI Berhutang Rp 1 Triliun Demi Bangun RDFPemprov DKI sempat diminta DPRD mencari sumber pendanaan tanpa mengajukan pinjaman.
Read more »
Legislator minta DKI tetapkan status polusi udara sebagai bencanaAnggota DPRD DKI Jakarta August Hamonangan meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan status polusi udara di Ibu Kota sebagai ...
Read more »
PKS Nilai Anjuran Heru Budi yang Wajibkan Pejabat Pemprov DKI Pakai Kendaraan Listrik Salah KaprahMenurut Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Suhud Alynudin, kebijakan tersebut menjadi salah kaprah karena bukan solusi tepat untuk mengatasi polusi udara.
Read more »
Pemprov DKI Berencana Lanjutkan Sanksi Tilang Uji Emisi, Tapi Pakai ETLE"Kami sedang koordinasikan, bagaimana upaya kita memanfaatkan teknologi," ujar Syafrin.
Read more »
Jakarta Darurat Sampah, DPRD Izinkan Pemprov DKI Utang Rp1 Triliun untuk Bangun RDFKetua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi selaku Ketua Banggar meminta Pemprov DKI menjamin mampu melunasi utang tersebut jika pinjaman diajukan.
Read more »