Pegiat anti-korupsi hingga peneliti pemilu mengkritik langkah Jaksa Agung yang menginstruksikan anak buahnya untuk menunda proses hukum para peserta Pemilu 2024 selama gelaran pesta demokrasi itu berlangsung, mulai dari calon anggota legislatif, kepala daerah, hingga calon presiden dan wakilnya.
Akhir dari Podcast
Tujuan lainnya, Ketut menambahkan, adalah sebagai bentuk turut serta Kejaksaan dalam melaksanakan proses demokratisasi dengan tidak membuat kegaduan politik ketika melakukan proses penegakan hukum. Dan Ketut menegaskan, instruksi itu berlangsung dari Oktober 2023 hingga Februari 2024, "Ketika sudah ada penetapan pemenang, kita akan turun, proses tetap berjalan, baik dia sebagai pemenang atau kalah dalam prsoes itu.“Warga melintas di depan mural yang berisikan tolak politik uang jelang Pemilu tahun 20, di Depok, Jawa Barat, Jumat .
"Segera melaksanakan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam proses pemilihan umum sebagai bentuk deteksi dan pencegahan dini," jelasnya.Keterangan gambar, "Pemberantasan korupsi tetap berjalan. Kami pastikan semua upaya kerja pemberantasan korupsi yang KPK lakukan tetap junjung profesionalisme, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Senin , dikutip dariMenanggapi hal tersebut, Ketut Sumedana menjelaskan bahwa KPK tidak memiliki jajaran sampai tingkat bawah sehingga tidak mungkin membuat interuksi seperti yang dilakukan Jaksa Agung.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Jaksa Agung Minta Proses Hukum Capres, Cawapres, hingga Caleg Pemilu 2024 DitundaMeski diminta menunda proses hukum, Jaksa Agung tetap memberi arahan khusus kepada jajaran intelijen untuk melaksanakan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) dalam proses pemilu.
Read more »
Sesuaikan Kalender Pemilu, GIIAS Tahun Depan Digelar Juli 2024Gaikindo menetapkan penyelenggaraan GIIAS 2024 pada Juli 2024 mempertimbangkan pameran lain dan agenda Pemilu.
Read more »
Jaksa Agung Minta Capres, Caleg, dan Calon Kepala Daerah Tak Diperiksa hingga Pemilu 2024 SelesaiJaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menerbitkan memorandum terkait optimalisasi penegakan hukum dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024.
Read more »
Jaksa Agung Minta Jajaran Tunda Periksa Capres-Caleg Terkait Laporan Korupsi Selama Pemilu 2024Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta anak buahnya untuk hati-hati dalam menerima dan menangani soal aduan perkara korupsi jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Read more »
Khawatir Black Campaign Pemilu 2024, Jaksa Agung Beri Arahan Khusus ke JajarannyaJaksa Agung ST Burhanuddin membuat arahan khusus kepada jajarannya soal penegakan hukum bagi capres, cawapres, legislatif maupun kepala daerah pada Pemilu 2024.
Read more »