Selama 10 tahun menjabat, Presiden Joko Widodo dinilai gencar membangun infrastruktur. Namun, dia mewarisi kemunduran demokrasi dan HAM. Jokowi juga dituduh menyalahgunakan kewenangannya demi dinasti politiknya.
Selama dua periode memimpin Indonesia, para ekonom sepakat bahwa Presiden Joko Widodo berhasil memperbanyak infrastruktur dan gencar menggaet investasi. Namun warisan Jokowi di bidang pembangunan itu harus dibayar mahal dengan kemunduran demokrasi, kata pakar politik dan pegiat HAM.
Para PKL ini hendak direlokasi sejak 1998 pada era Wali Kota Imam Soetopo. Rencana itu selalu ditolak. Begitu pula pada era wali kota berikutnya, Slamet Suryanto.Putusan MK ‘pintu masuk’ Gibran jadi cawapres Prabowo, siapa yang diuntungkan dan dirugikan dalam Pilpres 2024? Joko Sugiyarto, salah satu pedagang kaki lima yang direlokasi oleh Jokowi ketika masih menjabat sebagai Wali Kota Solo"Misalnya dikasih pasar, nanti pedagang disuruh ngasih nama sendiri, warna cat kios pasarnya pilih sendiri, nanti dikasih alat transportasi dari berbagai arah, terus disosialisasikan kepada masyarakat agar langsung pulih .”
Sejumlah titik di pusat ibu kota tergenang usai hujan deras menjelang akhir 2012, salah satunya Bundaran Hotel Indonesia. Bagi Pandi, pada saat itu Jokowi tampak seperti sosok politisi yang “merakyat”. Itu bukan hal biasa yang ditampilkan oleh para pejabat di negeri ini. Pandi termasuk yang sempat terpukau oleh gestur itu.
Pemerintah menjanjikan ganti rugi sebesar Rp150 juta untuk tanahnya seluas 1,2 hektare. Di tanah itu berdiri rumah, kontrakan, serta warung miliknya. Tetapi hingga kini, ganti rugi itu tidak kunjung dibayarkan. Dia merasa masyarakat tak banyak dilibatkan dan diberdayakan terkait pembangunan IKN. Pada akhirnya, mereka tersingkir dari kampung yang telah mereka tinggali turun temurun.
“Partisipasi itu sangat elitis, idenya tidak didialogkan, setelah idenya jadi kebijakan baru didialogkan. Ini adalah gaya-gaya otoriter. Dia tidak menganggap serius eksistensi masyarakat dan alam di IKN,” kata Firman kepada BBC News Indonesia. Di militer, Prabowo pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada 1995-1998, sebelum diberhentikan karena diduga terlibat dalam penculikan aktivis pro-demokrasi.Nuansa kepemimpinan yang ‘anti-demoktratik’
Demokrasi pada pemerintahan periode kedua Jokowi, menurut Firman, “semakin rusak”. Salah satunya karena minim oposisi. “Berbagai undang-undang yang disahkan oleh pemerintah Jokowi bukan hanya kurang menghormati kepentingan hak asasi manusia dari kalangan rakyat seperti petani, buruh, dan masyarakat adat, tetapi juga proses pembentukannya dilakukan dengan melanggar hak-hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam urusan publik,” kata Usman kepada BBC News Indonesia.
Firli Bahuri yang dipilih pemerintah dan DPR sebagai Ketua KPK memiliki rekam jejak pelanggaran etik.Selain itu, Undang-Undang Ibu Kota Negara yang ditentang banyak pihak juga disahkan secara kilat tanpa partisipasi publik yang bermakna. Selama 2019 hingga 2022, Amnesty mencatat terdapat setidaknya 328 kasus serangan fisik dan/atau digital dengan setidaknya 834 korban. Korbannya mencakup pembela HAM, aktivis, jurnalis, pembela lingkungan, mahasiswa, dan demonstran.
Meski Haris dan Fatia pada akhirnya divonis bebas di persidangan, kasus ini telah menyoroti kekhawatiran soal kebebasan berekspresi. Jokowi, kata Firman, membayar mahal demokrasi melalui kompromi dengan oligarki dan purnawirawan jenderal, termasuk yang memiliki rekam jejak terkait pelanggaran HAM. Mahfud mengeklaim, penyelesaian pelanggaran HAM berat secara nonyudisial mendapat pujian dan penghargaan dari Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa .
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj pernah menjuluki Jokowi sebagai “bapak infrastruktur”.Sejak awal menjabat, Arief menilai Jokowi berani melakukan terobosan untuk menggencarkan pembangunan infrastruktur. Jokowi diklaim berhasil menghapus ketergantungan masyarakat terhadap subsidi BBM yang selama ini membebani APBN.
Jumlah pelabuhan di Indonesia juga meningkat hampir dua kali lipat dari 1.655 pelabuhan pada 2014 menjadi 3.157 pelabuhan pada 2022. Jokowi juga mengembangkan tol laut. Kebijakan-kebijakan ini membantu meningkatkan konektivitas Indonesia sebagai negara maritim.Pencapaian Jokowi lainnya, menurut Indef, adalah pembangunan infrastruktur di desa-desa yang banyak terwujud berkat pembangunan dana desa.
Salah satu contohnya adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung – salah satu proyek mercusuar era Jokowi – yang biaya pembangunannya membengkak sebesar Rp18,36 triliun.Menurut Eko, itu pula yang menjadi salah satu faktor mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia tak mencapai target Jokowi sebesar 7% meski pembangunan infrastruktur sudah begitu gencar.
Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat bahwa proyek strategis nasional – yang menjadi jurus Jokowi mempercepat pembangunan – telah menyebabkan 115 konflik agraria dengan luas 516.409 hektar dan berdampak terhadap 85.555 KK pada 2020-2023. KPA mencatat terdapat 2.939 konflik agraria pada 2015 hingga 2023. Sedangkan pada era SBY pada 2005-2014, jumlahnya sebanyak 1.520 kasus.
Bagi pemerintah, UU Cipta Kerja penting untuk menggaet investasi demi menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Sebab, Indonesia akan menghadapi bonus demografi yang puncaknya akan dicapai pada 2030, di mana mayoritas penduduknya adalah kelompok produktif. MK tolak lima gugatan serikat buruh dan kukuhkan UU Cipta Kerja - Apa yang digugat dan mengapa regulasi ini terus ditentang?
Hal lain yang juga menjadi catatan Indef, masifnya investasi itu nyatanya juga belum cukup mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai target Jokowi. Salah satu yang paling disorot adalah bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi yang saat itu dipimpin oleh ipar Jokowi, Anwar Usman, memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka – putra sulung Jokowi – untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden dengan menghapus batasan usia minimum.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pemilu 2024: Mengapa caleg mantan koruptor gigih ikut pemilu?Sejumlah eks-narapidana korupsi percaya diri maju sebagai calon wakil rakyat, meskipun pengamat pemilu menilai mereka sudah terbukti pernah mengkhianati kepercayaan publik.
Read more »
100 Tokoh Desak Presiden Jokowi Dimakzulkan Jelang Pemilu 2024Sebanyak 100 tokoh yang tergabung dalam Penegak Kedaulatan Rakyat mendesak Presiden Joko Widodo untuk dimakzulkan. Desakan ini terjadi jelang Pemilu 2024 yang akan berlangsung satu bulan lagi.
Read more »
Presiden Jokowi: Boleh Memihak Paslon Capres dan Cawapres dalam Pemilu 2024Presiden Joko Widodo menyatakan terdapat aturan yang mengatur seorang presiden boleh memihak kepada kandidat calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden (pilpres). Jokowi juga menambahkan bahwa seorang presiden juga diperbolehkan untuk berkampanye.
Read more »
Pemilu 2024: Mengapa Megawati Sukarnoputri belum merestui pengunduran sejumlah menteri PDIP dari kabinet Presiden Jokowi?Sekjen Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mensinyalir Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri belum merestui keinginan sejumlah menteri untuk mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo.
Read more »
Pemilu 2024: ‘Jokowi minta bertemu Megawati‘, mungkinkah mereka akan berkoalisi di putaran kedua?Isu ini disinyalir pengamat politik sebagai bentuk kehendak Jokowi untuk merangkul Megawati karena pemilihan presiden (pilpres) disebut kemungkinan besar akan berlangsung dua putaran.
Read more »
Pemilu 2024: Kampanye akbar digelar pekan depan, apa yang membedakan pemilu tahun ini dengan pemilu-pemilu sebelumnya?Pilpres 2024: Adu visi-misi tiga capres-cawapres
Read more »