Pemerintah memutuskan untuk menerapkan pengombinasian tugas kedinasan dari kantor (work from office/WFO) dan tugas kedinasan dari rumah (work from home/WFH) ...
“Untuk instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung, WFO tetap diterapkan optimal sebesar 100 persen,"
“Untuk instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung, WFO tetap diterapkan optimal sebesar 100 persen," kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu. Dia mencontohkan instansi yang langsung berkaitan dengan masyarakat tetap WFO 100 persen, seperti bagian kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar.
“Instansi yang berkaitan administrasi pemerintahan dan dukungan pimpinan bisa WFH maksimal/paling banyak 50 persen. Artinya bisa 40 persen, 30 persen, dan sebagainya, yang diatur oleh pejabat pembina kepegawaian di masing-masing instansi. Contohnya bila PPK menerapkan 40 persen WFH, maka 60 persen pegawai lainnya wajib WFO,” jelas Anas.
Ia telah berkoordinasi dengan Polri dan Kementerian Perhubungan terkait kebijakan pengaturan WFH dan WFO tersebut.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pemkab Demak berlakukan WFH untuk ASN yang kantornya tergenang banjirPemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak, Jawa Tengah, memberlakukan aturan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ...
Read more »
625 Ribu ASN Pusat-TNI/Polri Sudah Terima THR, ASN Daerah Belum Sama SekaliMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan total sudah Rp 13,4 triliun anggaran terealisir untuk THR ASN/PNS termasuk TNI/Polri dan pensiunan.
Read more »
Mendagri Ungkap Ratusan ASN Melanggar Netralitas pada Pemilu 2024Komisi ASN mencatat, per 25 Maret 2024 terdapat 464 ASN yang dilaporkan melanggar netralitas dalam pemilu.
Read more »
Mendagri 240 ASN Dijatuhi Sanksi Pelanggaran Netralitas Pemilu240 ASN yang sudah dikenakan sanksi 180 ASN telah ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kemendagri
Read more »
THR Tahun Ini Cair 100 Persen, Pemerintah Gelontorkan Rp 99,5 Triliun untuk ASNTHR akan diberikan paling cepat 10 hari kerja sebelum hari raya Idul Fitri dan gaji ke-13 pada Juni 2024.
Read more »
Pemerintah Diminta Efisiensikan Anggaran untuk Bayar THR ASNDalam Konferensi Pers Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 ASN Tahun Anggaran 2024 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat (15/3), Tito menyebut masih banyak pos anggaran dapat diefisiensikan pemerintah demi membayar THR ASN, seperti; biaya perjalanan dinas dan anggaran penguatan yang tidak jelas.
Read more »