Saat ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sedang membahas RPP sebagai aturan pelaksana UU Kesehatan.
Pengolahan daun tembakau. Presiden Joko Widodo diharapkan dapat memisahkan pembahasan produk tembakau dari Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
"Saat ini jumlah IHT di Jawa Timur mencapai 538 industri dengan jumlah buruh sekitar 186 ribu tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja tersebut mencapai 60 persen terhadap nasional yang mencapai sekitar 360 ribu tenaga kerja. Adapun jumlah produksisaat ini secara nasional sebesar 364 miliar batang per tahun. Dengan perjalanan waktu jumlah tersebut turun terus, pasti akan terjadi gulung tikar," kata Sulami Bahar.
Bahkan dalam RPP itu, lanjutnya, ada menyinggung soal peningkatan tarif cukai yang seharusnya diatur oleh Kemenkeu, termasuk soal aturan CSR, dimana IHT dilarang untuk mempublikasi kegiatan CSR, sementara IHT punya kewajiban CSR, larangan menjualNomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan sudah sangat tepat dalam hal pengendalian, tetapi malah membuat RPP yang sangat merugikan industri dan pekerja IHT.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Hikmahanto Juwana Sebut RPP Kesehatan Ancam Kedaulatan NegaraMenurut Prof. Hikmahanto, kedaulatan negara diwujudkan dalam kemandirian pemerintah mengambil kebijakan yang dibutuhkan.
Read more »
RPP Kesehatan Tengah jadi Sorotan Hingga Viral di Medsos, Apa Sih Masalahnya?Ribuan cuitan tersebut telah menjadi trending topic di posisi pertama melalui tagar TembakauDizalimi dari pagi hingga siang hari pada Selasa (3/101/2023).
Read more »
TikTok Shop Tutup, Pemerintah Diminta Terapkan Aturan yang Adil ke Seller Online dan OfflinePemerintah diminta menerapkan aturan yang adil antara terhadap pedagang offline dan pedagang online demi menciptakan persaingan usaha yang sehat.
Read more »
Ada Aturan Ini, Pemda Mesti Pangkas Alokasi Belanja Pegawai Jadi 30%Pemerintah daerah didorong untuk mengatasi persoalan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
Read more »
Pakar hukum: RPP pengaturan zat adiktif pertimbangkan seluruh aspekPakar hukum Hikmahanto Juwana menyatakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur pengamanan zat adiktif berupa produk tembakau sebagai aturan ...
Read more »
Pemda Disebut Masih Jarang Pakai Kartu Kredit Pemerintah, Ada Apa?Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan bahwa penggunaan kartu kredit pemerintah oleh pemerintah daerah masih rendah.
Read more »