Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga meminta pemerintah menjamin Dewan Kawasan Aglomerasi bisa lebih baik dari Badan Kerja Sama ...
Anak-anak bermain air saat banjir di sekitar Cempaka Putih, Jakarta, Kamis . ANTARA FOTO/Rivan Awal LinggaJakarta - Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga meminta pemerintah menjamin Dewan Kawasan Aglomerasi bisa lebih baik dari Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur ."Dewan Aglomerasi sebenarnya tidak diperlukan sekali, kita akan mengulangi ketidakefektifan BKSP Jabodetabekjur," kata Joga kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.
Dia juga mendesak apa yang menjamin Dewan Aglomerasi bisa lebih baik dan mampu mengatasi persoalan Jakarta dan sekitarnya seperti banjir, kemacetan lalu lintas, polusi udara, transportasi massal, hunian terjangkau dan tata ruang.
Terlebih, dia menilai tidak ada urgensi dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta yang terlihat terburu dan tidak mendalam. Selain itu, dia juga menyebutkan Kawasan Aglomerasi tidak digunakan dalam konteks perkotaan, namun yang lebih tepat yakni Kawasan Metropolitan ."Khusus Jabodetabekpunjur melibatkan tiga provinsi dan sembilan kota/kabupaten sehingga lebih tepat masuk kategori Kawasan Megapolitan yang harusnya dijelaskan dalam draf RUU DKJ," ujarnya.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pembentukan Dewan Aglomerasi Akal-akalan Pemerintah PusatPembahasan Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang didalamnya memuat usulan Wakil Presiden (Wapres) menjadi Dewan Pengarah Aglomerasi dinilai
Read more »
DPR dan Pemerintah Setujui Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Langsung PresidenDewan Kawasan Aglomerasi berbeda dengan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang dapat dipimpin oleh wakil presiden.
Read more »
Fungsi Wapres di Dewan Pengarah Aglomerasi Cuma JembatanBadan Legislatif (Baleg) DPR RI memastikan kewenangan Wakil Presiden (Wapres) sebagai Dewan Pengarah Kawasan Aglomerasi dalam Rancangan Undang-undang Daerah Khusus
Read more »
PKS Khawatir Dewan Aglomerasi Sandera Kewenangan GubernurBadan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menyepakati Ketua Dewan Aglomerasi bakal ditunjuk oleh Presiden. Hal
Read more »
Dewan Kawasan Aglomerasi DKJ Ditunjuk Presiden, Anies Sebut Tidak PentingJPNN.com : Anies Baswedan mengatakan bahwa RUU DKJ baru yang lebih spesifik seharusnya bisa menyelesaikan masalah Jakarta.
Read more »
Tito: Dewan aglomerasi Jakarta dibentuk untuk urus macet hingga banjirMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan dewan kawasan aglomerasi Jakarta dan sekitarnya dibentuk untuk mempermudah pemerintah mengatasi ...
Read more »