Komisi VII DPR mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kinerja dan investasi perusahaan smelter nikel kelas dua yang menghasilkan feronikel dan Nickel Pig Iron. Sindonews news .
nikel kelas dua yang menghasilkan feronikel dan Nickel Pig Iron . Desakan itu menjadi kesimpulan rapat antara komisi energi bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral , Kementerian Perindustrian, dan beberapa direktur utama perusahaan smelter yang telah beroperasi di Indonesia.“Bukan hanya investasi baru tetapi investasi yang sedang berjalan pun kita minta untuk dievaluasi. NPI itu tidak usah lagilah, karena itu nikel yang low grade.
Menurut Bambang, sebagian besar pabrik pengolahan pirometalurgi rotary kiln-electric furnace yang menjadi lini pengolahan bijih nikel kadar tinggi atau saprolite itu tidak menunjukkan komitmen yang serius untuk melanjutkan investasi yang lebih hilir dari komoditas bijih nikel di Indonesia. Menurut dia, Badan Koordinasi Penanaman Modal gegabah saat memberikan izin investasi yang masif pada beberapa perusahaan asing pengolahan bijih nikel kadar tinggi tersebut. Sementara, dia melanjutkan, tidak ada batasan yang jelas ihwal izin investasi pengolahan awal bijih nikel itu.“Kandungan nikel dari NPI itu 10% sampai 12%, mohon maaf ini saya tidak setuju. Seharusnya Pak Dirjen Ilmate tidak boleh lagi produksi NPI dari Indonesia, bagi saya ini adalah penyelundupan gaya baru,” pungkasnya.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kronologi DPR Semprot Para Bos Nikel Rapat Pakai Bahasa AsingKomisi VII DPR sempat menyemprot bos nikel yang RDP menggunakan bahasa asing
Read more »
Wakil Ketua Komisi I DPR Tanggapi Aturan Rusunawa Solo Berlaku untuk DifabelAbdul Kharis menyatakan para pemangku kepentingan harus memperhatikan kaum difabel untuk permasalahan ini.
Read more »
Komisi II DPR Sebut Tak Ada Larangan Pengawas Proyek IKN Pakai BuleWakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mendukung Menko Marinves Luhut Binsar soal proyek Ibu Kota Negara atau IKN diawasi oleh tenaga asing atau bule.
Read more »
Komisi IX DPR Soroti Banyak Puskesmas Tak Punya Dokter dan Faskes TerbatasKomisi IX DPR RI menyoroti banyak Puskesmas yang tak punya dokter dan fasilitas kesehatan (faskes) terbatas.
Read more »
Pagu Indikatif Kemenpora TA 2024 Disetujui Komisi X DPR, Menpora Dito Sampaikan Terima KasihKomisi X DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pada RAPBN TA 2024 sebesar Rp 2,019 triliun.
Read more »