Tidak dibatasinya jumlah kementerian di dalam UU Kementerian Negara dikhawatirkan menimbulkan pemerintahan tak efektif.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas menyerahkan pandangan pemerintah tentang Rancangan Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden dan Kementerian Negara kepada pimpinan DPR saat rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis .
Dengan diabaikannya partisipasi publik yang bermakna dalam penyusunan undang-undang, pemerintah dan DPR masih meneruskan praktik pendekatan otoriter. Selain itu, ketiga RUU yang akan segera diundangkan tersebut bukan untuk memenuhi kehendak rakyat. Namun, RUU itu hanya untuk memenuhi kepentingan kekuasaan untuk bagi-bagi jabatan pascapemilu yang bermasalah. ”melihat, pemberian kewenangan penuh kepada presiden untuk mengatur jumlah kementerian dan anggota Wantimpres hanyalah untuk mengakomodasi politik bagi-bagi jabatan,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan potensi pemborosan atau pemubaziran keuangan negara jika jumlah kementerian dan anggota Wantimpres tidak dibatasi. Selain hal itu bukan merupakan ciri pemerintahan presidensial yang efektif, dengan angka yang tak berhingga, partai-partai yang tidak memperoleh kursi di kabinet bisa mendapatkan jatah di Wantimpres dan demikian pula sebaliknya.
Ylbhi Kementerian Wantimpres Berita Aktual Uu Kementerian Negara
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Baleg DPR-Pemerintah Sepakati RUU Kementerian Negara, Presiden Bebas Tambah dan Pecah KementerianSembilan fraksi di DPR saat rapat pengambilan keputusan tingkat I DPR setuju ke paripurna, kecuali PDI-P dengan catatan.
Read more »
DPR Sahkan RUU Kementerian Negara Jadi UU, Kini Presiden Bisa Bebas Tentukan Jumlah Kementerian BerapapunPengesahan itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus.
Read more »
Baleg DPR Bahas Dihilangkannya Batasan Jumlah Kementerian di Pemerintahan Selanjutnya di RUU Kementerian NegaraBerita Baleg DPR Bahas Dihilangkannya Batasan Jumlah Kementerian di Pemerintahan Selanjutnya di RUU Kementerian Negara terbaru hari ini 2024-09-09 18:15:50 dari sumber yang terpercaya
Read more »
Abaikan Partisipasi Publik Bermakna, DPR Diminta Hentikan Bahas RUU Kementerian Negara dan RUU DPADekan FH Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto mengatakan, DPR dan presiden seharusnya tak membuat kebijakan strategis.
Read more »
DPR dan dua menteri bahas RUU Kementerian Negara dan RUU WantimpresBadan Legislasi (Baleg) DPR RI melaksanakan rapat kerja bersama dua menteri yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) ...
Read more »
Baleg DPR Setujui RUU Kementerian Negara Hapus Batas Jumlah KementerianSelain itu, pembahasan panja itu juga memuat perubahan terkait dengan pemecahan atau peleburan lembaga di dalam kementerian.
Read more »