Pemerintah berencana mengimpor 5,17 juta ton beras pada tahun ini untuk menambal penurunan produksi yang diperkirakan cukup signifikan.
Plt Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy mengatakan realisasi impor beras pada Januari-April 2024 sebanyak 1,77 juta ton.Kemudian pada Mei-Desember 2024, pemerintah melalui Perum Bulog berencana mengimpor 3,4 juta ton beras."Jadi tahun ini kita akan impor lebih kurang 5,17 juta ton... Dan yang sudah terbit SPI -nya dari Kementerian Perdagangan itu ada 3,6 juta ton untuk tahun ini," tuturnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin .
Edhy juga menjelaskan jumlah stok beras sampai akhir 2024 adalah sebanyak 9,6 juta ton. Stok itu dapat dipenuhi jika produksi beras nasional mencapai 31,5 juta ton dan rencana impor 5,17 juta ton beras terealisasi. "Ini belum dihitung kalau terjadi banjir, terjadi kekeringan, dan tidak terjadi serangan hama penyakit. Tapi kalau itu terjadi mungkin di angka 31,5 juta ton ini bisa berkurang lagi," jelas Edhy.
"Karena periode Januari sampai dengan Juni 2024 dibandingkan periode 1 Januari sampai dengan Juni 2023 ini, saat ini kita mengalami shortage sekitar 2,4 juta ton. Jadi ini memang yang perlu diantisipasi dengan impor," sambungnya. Edhy menekankan bahwa impor bukanlah suatu hal terlarang. Menurutnya, impor perlu dilakukan ketika produksi dalam negeri berkurang.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pemerintah akan Buka Ruang Publik untuk Bahas UU Kesejahteraan Ibu dan AnakBerita Pemerintah akan Buka Ruang Publik untuk Bahas UU Kesejahteraan Ibu dan Anak terbaru hari ini 2024-06-13 17:00:23 dari sumber yang terpercaya
Read more »
IKATSI ingin pemerintah buka dialog bahas relaksasi impor TPTIkatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (IKATSI) mendorong pemerintah untuk membuka dialog bersama asosiasi dan pengusaha di sektor tekstil dan produk tekstil ...
Read more »
Muhammadiyah Belum Buka Pembicaraan dengan Pemerintah Terkait Aturan Ormas Keagamaan Kelola TambangAbdul Mu’ti menekankan, Muhammadiyah belum membuka pembicaraan dengan pemerintah terkait aturan tersebut.
Read more »
PKS Minta Pemerintah Buka Opsi Evaluasi dan Revisi UU TaperaFPKS meminta agar Pemerintah membuka opsi evaluasi Tapera yang sebenarnya sudah dilaksanakan sejak 2020 lalu bagi PNS.
Read more »
Tuai Penolakan, Pemerintah Diminta Buka Opsi Evaluasi dan Revisi UU TaperaKetidakpercayaan masyarakat karena adanya penyalahgunaan dana seperti pada kasus Jiwasraya dan Asabri.
Read more »
Ormas Keagamaan Dapat Prioritas IUP Tambang, Pemerintah Buka SuaraKementerian ESDM buka suara perihal Ormas Keagamaan dapat jatah prioritas IUP tambang
Read more »