Pemerintah masih menunggu daerah menyampaikan rencana aksi.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah belum memberi persetujuan kepada satu daerah pun di Indonesia untuk menetapkan status pembatasan sosial berskala besar . Hal ini disampaikan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo , Senin .Prosedur PSBB seperti yang sudah disampaikan Presiden Jokowi ternyata tak bisa diterapkan secara instan.
Presiden, ujar Doni, juga memintanya bersama Kementerian Kesehatan untuk menyusun protokol teknis yang bisa diajukan acuan bagi daerah dalam menjalankan PSBB. Bila PSBB ini berjalan secara efektif, Doni pun tak menutup peluang adanya penegakan hukum dari aparat berwenang terhadap masyarakat yang melanggar ketentuan ini.
Jokowi menekankan agar ada satu langkah yang sama antara pusat dan daerah dalam menjalankan kebijakan ini.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Daerah Termasuk DKI Memohon PSBB, Belum Ada yang Dikabulkan |Republika OnlineHingga hari ini, pemerintah pusat belum mengabulkan satu pun permohonan status PSBB.
Read more »
Daerah Termasuk DKI Memohon PSBB, Belum Ada yang Dikabulkan |Republika OnlineHingga hari ini, pemerintah pusat belum mengabulkan satu pun permohonan status PSBB.
Read more »
Bamsoet: Bela Negara dengan Jaga Kesehatan dan Jarak Fisik | Republika OnlineBamsoet menyebut upaya PSSB dan bela negara masyarakat bisa mencegah covid-19
Read more »
Cegah Penyebaran Corona, Aturan Hukum PSBB Mulai DitegakkanSebelum melakukan penindakan, polisi terlebih dahulu menegur satu hingga tiga kali.
Read more »
Pemain Muda Persija Ini Doakan Kesembuhan Gong Oh-Kyun |Republika OnlineSandi sempat bersama Gong saat bergabung dengan timnas U-19
Read more »
Jepang akan Umumkan Keadaan Darurat Selama Enam Bulan |Republika OnlinePerdana Menteri Jepang Shinzo Abe akan mengumumkan keadaan darurat nasional
Read more »