Pimpinan DPR memastikan undang-undang harus dibicarakan antara pemerintah dan DPR sehingga tidak bisa DPR saja.
Suasana rapat dengar pendapat Badan Legislasi DPR dengan Komnas HAM, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi , dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu . Rapat membahas penyusunan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2025. . Kompas/Hendra A Setyawan
"Sebaiknya DPR yang periode sekarang yang dihasilkan dari pemilu yang memang banyak dikatakan pemilu paling buruk itu tidak menambah permasalahan di parlemen, khususnya dalam fungsi legislasi," ujar Kaka. “Pembuat undang-undang, baik DPR dan pemerintah, itu mengedepankan hal-hal seperti itu. Jadi harus dikedepankan, pertama, demokratisasi atau penguatan. Kalau saya pikir sih justru pemulihan bukan hanya penguatan, tapi menjaga demokrasi. Ini, kan, hampir tidak terjaga demokrasi dalam Pemilu 2024,” ucap Kaka.
“Jadi ini, kan, baru masuk kemarin, kita akan pelajari semua terkait dengan rancangan undang-undang,” katanya.Sebelumnya, Wakil Ketua Baleg DPR dari Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia menyampaikan, bahwa sudah ada pandangan yang sama baik dari pemerintah, DPR, partai politik dan masyarakat sipil untuk membenahi aturan main pemilu, salah satunya merevisi UU Pemilu. Ia berharap, semua komitmen untuk memperbaiki dan menyempurnakan regulasi yang ada saat ini.
”Sehingga nanti pada Pemilu 2029, semua masyarakat sudah paham tentang sistem yang kita mau terapkan, dan mudah-mudahan kalau kita bahas agak lama, itulah sistem yang paling sempurna, yang mudah-mudahan sistem itu bisa kita pakai untuk 20-25 tahun yang akan datang,” ujar Doli.Suasana rapat dengar pendapat Badan Legislasi DPR dengan Komnas HAM, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi , dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu .
"Sebaiknya DPR yang periode sekarang yang dihasilkan dari pemilu yang memang banyak dikatakan pemilu paling buruk itu tidak menambah permasalahan di parlemen, khususnya dalam fungsi legislasi," ujar Kaka. “Pembuat undang-undang, baik DPR dan pemerintah, itu mengedepankan hal-hal seperti itu. Jadi harus dikedepankan, pertama, demokratisasi atau penguatan. Kalau saya pikir sih justru pemulihan bukan hanya penguatan, tapi menjaga demokrasi. Ini, kan, hampir tidak terjaga demokrasi dalam Pemilu 2024,” ucap Kaka.
Dpr Indeks Demokrasi Pemilu Berita Aktual Badan Legislasi Sdgs SDG05-Kesetaraan Gender
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Sekjen DPR: Kami Bakal Hati-hati Tetapkan Tunjangan Perumahan Anggota DPRSekjen DPR, Indra Iskandar mengaku, bakal hati-hati menetapkan besaran tunjangan perumahan bagi anggota DPR periode 2024-2029. Anggota DPR kini tak dapat fasilitas rumah.
Read more »
Politik Uang, Warga Pekanbaru Diingatkan Hati-Hati Peredaran Uang PalsuPolresta Pekanbaru membentuk tim patroli selama tahapan Pilkada untuk mengantisipasi peredaran uang palsu.
Read more »
Masih Sempat Bongkar Aib Paula Verhoeven Sebelum Berangkat Umrah, Nikita Mirzani Diingatkan Hati-Hati Kena AzabNikita Mirzani dihujat karena sempat-sempatnya mengomentari rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven sebelum berangkat ibadah umrah.
Read more »
Menteri Yandri Pakai Kop Surat untuk Acara Keluarga, DPR Harus Hati-hatiWakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menuturkan seharusnya pejabat di pemerintahan maupun di DPT agar lebih hati-hati dalam memposisikan diri
Read more »
Wakil Ketua DPR Kritik Mendes Yandri Usai Gunakan Kop Kementerian untuk Acara Haul Ibunda: Hati-hatiWakil Ketua DPR RI mengkritik Mendes Yandri Susanto yang menggunakan kop kementerian untuk undangan haul ibundanya.
Read more »
Pak Prabowo, Hati-Hati Anggaran Jebol karena Tunjangan Rumah DPRKas negara harus benar-benar dikelola secara hati-hati oleh Prabowo Subianto saat resmi memegang tongkat komando sebagai Presiden 2024-2029.Bukan tanpa sebab,
Read more »