Pembangunan rumah susun (rusun) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Hankam di Ibu Kota Nusantara (IKN) segera dilakukan dan ditargetkan rampung 2024.
Direktur Jenderal Perumahan sebagai Wakil Ketua KKBG Iwan Suprijanto menjelaskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Komite Keandalan Bangunan Gedung telah melaksanakan rapat lanjutan pembahasan pembangunan 47 tower rusun ASN dan Hankam di KIPP IKN.
“Saya menghimbau dalam pembangunan rusun ASN-hankam di IKN ini, rekan-rekan penyedia jasa perlu merencanakan strategi yang tepat agar terhindar dari risiko-risiko yang dapat mengganggu target penyelesaian di tahun 2024 dapat tercapai dengan baik,” ujarnya melalui keterangan resmi, Sabtu . “Harapannya dengan adanya narasi positif pembangunan 47 menara ini agar Masyarakat mengetahui bahwa pembangunan ini betul-betul terlaksana dan bukan hanya diatas kertas saja,” tuturnya.Selanjutnya, perlu adanya sinkronisasi dengan bidang lain, seperti pengolahan sanitasi, persampahan, bisa terkoneksi, harus bisa berkoordinasi dan saling bersinergi serta tetap menjalin keserasian dengan alam.
Sebagai informasi, rencananya 47 tower Rusun ASN dan Hankam akan tersebar di area Sub WP-1A KIPP-IKN dengan rincian pembangunan hunian untuk POLRI dan BIN sejumlah masing-masing 4 tower dan 3 tower dilaksanakan oleh KSO Adhi-Nindya-Wiratman berada di Kawasan East Precinct, pembangunan hunian untuk Paspampres sejumlah 9 Tower dilaksanakan oleh PT.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
1.800 PNS Pindah ke IKN 2024, Dapat Rumah & Tunjangan AnakPada Juli 2024 nanti, sebanyak 1.800 aparatur sipil negara (ASN) akan pindah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN.
Read more »
Cegah Tumpang Tindih, Kewenangan Khusus Otorita IKN Diperkuat dalam Revisi UU IKNSejumlah kewenangan khusus otorita IKN diperjelas dalam Rancangan UU Perubahan UU 3/2022 tentang IKN. Itu diharapkan bisa menghindari tumpang tindih kewenangan di IKN kelak.
Read more »
Prevent Overlapping, Special Authorities of IKN Authority Strengthened in Revision of IKN LawA number of special powers of the IKN authority are clarified in the Draft Law on Amendments to Law 3/2022 concerning IKN. It is hoped that this will avoid overlapping authority in IKN in the future.
Read more »
Otorita IKN dan Bappenas Kembali Gelar Konsultasi Publik Perubahan UU IKNOtorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Kementerian PPN/Bappenas kembali gelar Konsultasi Publik terkait Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (RUU Perubahan UU IKN) secara daring.
Read more »
LKPP memangkas skema KPBU percepat pembangunan IKNLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI memangkas skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk mempercepat progres ...
Read more »
PMN Ditolak, Terbuka Peluang Lain bagi PT Bina Karya dalam Pembangunan IKNKomisi XI DPR menolak usulan penyertaan modal negara ke PT Bina Karya untuk mendukung pembangunan IKN. Otorita IKN akan melakukan pembicaraan lebih lanjut agar badan usaha itu tetap berperan dalam pembangunan IKN.
Read more »