DPR mengumumkan telah menerima empat surat presiden (supres), dua di antaranya terkait dengan RUU TNI dan RUU Polri. Badan legislatif itu memastikan kedua RUU tersebut akan dibahas pada Agustus, meskipun menghadapi kritik tajam dari beberapa pihak dan organisasi masyarakat sipil.
Para petugas polisi tampak melindungi diri mereka dengan tameng ketika melakukan pengamanan dalam aksi unjuk rasa penentangan terhadap Undang-undang Omnibus di Jakarta, pada 13 Oktober 2020. Lihat komentarDPR mengumumkan telah menerima empat surat presiden , dua di antaranya terkait dengan RUU TNI dan RUU Polri. Badan legislatif itu memastikan kedua RUU tersebut akan dibahas pada Agustus, meskipun menghadapi kritik tajam dari beberapa pihak dan organisasi masyarakat sipil.
Untuk itu, kata Gufron, IMPARSIAL akan mendesak DPR untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU TNI dan RUU Polri pada sisa masa kerja mereka. "Jadi kalau kita melihat rumusannya sangat luas, buat saya perlu dibatasi. Jangan sampai menimbulkan kekhawatiran dan kecurigaan publik. Jadi perlu dicatat dengan teliti sejauh mana irisan dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi," katanya.Kewenangan Baru pada Polri, Tanpa Aturan Tambahan
Prof. Harkristuti Harkrisnowo, yang telah menggeluti dunia hukum selama puluhan tahun, menekankan pentingnya merumuskan batasan kewenangan, terutama dalam hal-hal yang belum diatur seperti penyadapan, atau merambah kewenangan lembaga lain, atau kewenangan yang dapat mengingkari hak warga negara yang paling mendasar yaitu kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat.
Juga soal perluasan jabatan sipil bagi prajurit aktif dari 10 menjadi 18 jabatan, termasuk Staf Presiden, Kemenko Maritim dan Investasi, Kejaksaan Agung, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Keamanan Laut, Badan Penanggulangan Terorisme, Badan Penanggulangan Bencana, dan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. YLBHI menilai perluasan ini akan melemahkan profesionalisme TNI yang tidak lagi fokus pada tugas militer semata.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ketua DPR masih tunggu DIM dari pemerintah guna bahas RUU TNI-PolriKetua DPR RI Puan Maharani mengatakan parlemen masih menunggu dokumen daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah untuk bisa membahas Rancangan ...
Read more »
DPR Terima Surpres RUU TNI dan PolriWakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima empat Surat Presiden (surpres) mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU). Di antaranya yakn
Read more »
DPR RI sudah terima surpres RUU TNI, Polri, dan Kementerian NegaraWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pihaknya telah menerima empat surat presiden (surpres) mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI, RUU ...
Read more »
Data Inafis Polri dan Bais TNI Bobol, Ini Respons TNI dan PolriLantas, data-data apa saja yang bocor?
Read more »
Rapat Paripurna setujui RUU Kepariwisataan menjadi RUU inisiatif DPRRapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 ...
Read more »
IPW Heran, RUU Polri Inisiatif DPR tapi Tidak Melindungi RakyatRancangan Undang Undang (RUU) Polri dinilai bisa merugikan masyarakat. Padahal, RUU ini diusulkan oleh DPR RI yang sejatinya sebagai wakil
Read more »