Pembahasan RUU KUHP dan RUU PAS Akan Libatkan Masyarakat

Malaysia News News

Pembahasan RUU KUHP dan RUU PAS Akan Libatkan Masyarakat
Malaysia Latest News,Malaysia Headlines
  • 📰 mediaindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 49 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 23%
  • Publisher: 92%

Komisi III DPR RI akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) membahas beberapa poin yang dinilai kontroversial.

KETUA Komisi III DPR RI Herman Herry menjelaskan dalam mekanisme pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan sudah selazimnya melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan. Dalam hal ini,

“Sebagaimana yang juga pernah saya sampaikan sebelumnya, pembahasan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan ini tetap akan melibatkan semua stakeholder terkait. Mekanismenya memang demikian, Komisi III akan memanggil semuanya untuk RDPU," ungkap Herman dalam keterangan tertulisnya, Senin . Ia menjamin pelibatan pemangku kepentingan dalam pembahasan RKUHP dan RUU PAS itu.

Politikus Fraksi PDI-Perjuangan ini pun memberikan klarifikasi, pembahasan RKUHP dan RUU PAS tidak cukup dalam waktu satu pekan. Ia menyebutkan, saat ini Panitia Kerja di Komisi III DPR RI masih menunggu Rapat Kerja bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk melanjutkan pembahasan kedua RUU. “Kami di Komisi III DPR belum bicara soal penyelesaian. Komisi III DPR hanya meminta persetujuan kepada Pimpinan DPR untuk dimulainya pembahasan kedua RUU tersebut berdasarkan Raker bersama Menkumham pada awal April 2020," jelas legislator daerah pemilihan Nusa Tenggar Timur II itu.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

mediaindonesia /  🏆 2. in İD

Malaysia Latest News, Malaysia Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Corona, Din Desak Omnibus Law dan Pindah Ibu Kota DibatalkanCorona, Din Desak Omnibus Law dan Pindah Ibu Kota DibatalkanKetua Wantim MUI Din Syamsuddin mendesak pemerintah batalkan RUU Omnibus Law dan rencana pindah ibu kota negara di tengah wabah corona.
Read more »

Bamsoet: Bela Negara dengan Jaga Kesehatan dan Jarak Fisik | Republika OnlineBamsoet: Bela Negara dengan Jaga Kesehatan dan Jarak Fisik | Republika OnlineBamsoet menyebut upaya PSSB dan bela negara masyarakat bisa mencegah covid-19
Read more »

Sosiolog: Peran Pemerintah Penting Awasi Pemudik |Republika OnlineSosiolog: Peran Pemerintah Penting Awasi Pemudik |Republika Onlineinergi antara masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan untuk meminimalisasi penyeb
Read more »

Di Lapas Ini, Belasan Napi Dikerahkan untuk Produksi Masker KainSejak satu pekan terakhir, mereka memproduksi masker kain untuk penghuni lembaga itu dan masyarakat umum.
Read more »



Render Time: 2025-02-28 08:31:37