Fraksi PDIP Jakarta juga mendesak Pemprov Jakarta untuk memberi penjelasan soal terjadi penurunan APBD 2023.
) Jakarta meminta, Pemerintah Provinsi Jakarta memaksimalkan alokasi anggaran dana pendidikan sebesar Rp630 miliar yang belum tersalurkan dalam program Kartu Jakarta Pintar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, dalam rapat paripurna bersama Pemprov Jakarta , Senin, 29 Juli 2024."Ini bukan jumlah yang sedikit. Jika Rp630 miliar tersebut disalurkan dalam program-program KJP dan KJMU , akan ada ribuan anak dan remaja usia belajar yang dapat terbantu,” ujar Sunggul.
Ramai disebut-sebut bahwa keluarga selebgram Ella Nanda menerima sejumlah uang dari klinik tempat korban menjalani sedot lemak hingga menyebabnya meregang nyawa.Selebgram asal Medan bernama Ella Nanda meninggal dunia usai menjalani operasi sedot lemak di WSJ klinik di wilayah Depok. Aksi oknum Brimob menyerang markas Polres Tual viral di media sosial. Warga dan jemaat gereja dibuat ketakutan imbas bentrokan antar aparat Polri itu.
Walaupun penting untuk memberikan kepercayaan dan privasi kepada anak, namun memahami dengan siapa mereka berinteraksi secara online itu dapat membantu orang tua memastik
Jakarta Kjp Kjmu Pdip Pemprov Dki
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
PDIP Minta Pemprov Jakarta Jelaskan soal Penurunan APBD 2023 Hingga Rp4,18 TriliunBerita PDIP Minta Pemprov Jakarta Jelaskan soal Penurunan APBD 2023 Hingga Rp4,18 Triliun terbaru hari ini 2024-07-29 14:58:08 dari sumber yang terpercaya
Read more »
Fraksi PDIP DPRD Jakarra Tegas Tolak Kebijakan Cleansing Guru Honorer oleh Pemprov JakartaBerita Fraksi PDIP DPRD Jakarra Tegas Tolak Kebijakan Cleansing Guru Honorer oleh Pemprov Jakarta terbaru hari ini 2024-07-18 08:51:22 dari sumber yang terpercaya
Read more »
PDIP Tolak Kebijakan Pemprov DKI Jakarta Cleansing Guru HonorerAnggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer terutama para guru
Read more »
Cleansing Guru Honorer, PDIP Nilai Pemprov Jakarta Gagal Paham Soal UU ASNKebijakan Pemprov Jakarta memutus sepihak ratusan guru honorer menuai polemik. Anggota Fraksi PDIP DPRD Jakarta menilai, Pemprov gagal paham terhadap UU ASN.
Read more »
Dibela, PDIP Minta Pemberhentian Ribuan Guru Honorer Dibatalkan: Pemprov DKI Gagal Pahami Amanat UU!'Penataan tidak boleh dilakukan dengan cara yang merugikan guru-guru yang telah berkontribusi besar dalam pendidikan...'
Read more »
Dibela, PDIP Minta Pemberhentian Ribuan Guru Honorer Dibatalkan: Pemprov DKI Gagal Pahami Amanat UU!'Penataan tidak boleh dilakukan dengan cara yang merugikan guru-guru yang telah berkontribusi besar dalam pendidikan...'
Read more »