Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora terkait Undang-Undang Pilkada. Hasil itu membuat Parpol dapat mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD.
Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora terkait Undang-Undang Pilkada . Hasil itu membuat Parpol dapat mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD.
'Apakah Ahok? Anies? siapa lagi? Hendrar?. Nah ini kita harus matangkan, karena ini perubahan ini baru saja kita terima,' kata Eriko. Adapun isi Pasal 40 ayat Undang-Undang Pilkada adalah, 'Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat , ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.'
'Keberadaan pasal a quo merupakan tindak lanjut dari Pasal 40 ayat UU 10/2016, maka terhadap hal demikian Mahkamah harus pula menilai konstitusionalitas yang utuh terhadap norma Pasal 40 ayat UU 10/2016,' ungkapnya. c. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5 persen di provinsi tersebut
Pilkada Jakarta 2024 Pilkada Jakarta Pilkada 2024 Pilkada Ahok Anies Baswedan Anies Hendrar Prihadi
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Gerindra Tak Masalah Golkar dan PDIP Berkoalisi Usung Airin di Pilkada BantenPartaiGerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP berkoalisi di Pilkada Banten 2024
Read more »
KPAI Sebut Sudah Saatnya Meja Legislasi Rampungkan RUU Pengasuhan AnakPentingnya negara melengkapi kebijakannya setelah Undang Undang Perlindungan Anak yaitu mengesahkan Rancangan Undang Undang Pengasuhan Anak
Read more »
Undang-Undang Pilkada No. 10 Tahun 2016, Ini Pokok PembahasannyaUndang-Undang Pilkada No. 10 Tahun 2016 mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat di Indonesia.
Read more »
Mantan Napi Boleh Maju di Pilkada Jakarta, Anies: Semua Diatur Undang-UndangAnies mengatakan syarat maju di Pilkada Jakarta bukan sesuai dengan selera. Namun, harus sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.
Read more »
Mantan Napi Boleh Maju di Pilkada Jakarta, Anies: Semua Diatur Undang-UndangAnies mengatakan syarat maju di Pilkada Jakarta bukan sesuai dengan selera. Namun, harus sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.
Read more »
PDIP undang Andika dan Risma isi materi pelatihan pilkadaKetua Panitia Pelatihan Nasional Tim Pemenangan Pilkada PDI Perjuangan Gelombang 3 2024, Aris Setiawan Yodi, mengatakan pihaknya mengundang mantan Panglima ...
Read more »