Mantan narapidana koruptor Patrialis Akbar jadi kuasa hukum Partai Hanura dalam sengketa Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi.
) dalam sengketa Pileg atau perselisihan hasil pemilihan umum legislatif 2024. Hal itu diketahui dari dokumen permohonan pemohon dan situs resmi MKRI.
Dalam dokumen permohonan pemohon perkara 151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 disebut bahwa pemohon adalah Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta dan Sekjen DPP Partai Hanura Benny Rhamdani.Selain Patrialis Akbar, terdapat tujuh kuasa hukum Partai Hanura. Semuanya advokat/penasihat hukum itu dari Patrialis Akbar & CO.
Dalam perkara PHPU ini, Hanura memohon MK untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu secara nasional. Hanura mempersoalkan hasil Pileg di tiga Kecamatan Belitang Hulu, Kalimantan Barat.Perkara yang diajukan Hanura akan disidang di Panel 1 dengan 11 perkara lainnya pada hari ini, Selasa . Sidang belasan perkara itu dimulai pukul 13.30 WIB.
Pada 2017, Patrialis Akbar dijatuhi hukuman 8 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi lantaran terbukti menerima suap USD 10.000 dan Rp4.043.000 dari pengusaha impor daging Basuki Hariman dan stafnya. Patrialis Akbar terjerat kasus korupsi tersebut saat menjabat sebagai Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Perbuatan Patrialis dinilai telah mencederai lembaga MK.Sebelum terjerat korupsi, Patrialis adalah advokat dan politisi. Dia juga pernah menjadi anggota DPR dari PAN dan menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono .
Pileg 2024 Pemilu 2024 Mahkamah Konstitusi
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPU ungkap delapan kuasa hukum untuk PHPU Pileg 2024Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengungkapkan bahwa terdapat delapan kuasa hukum untuk menghadapi perkara Perselisihan Hasil ...
Read more »
KPU Pakai 8 Delapan Kuasa Hukum Hadapi Sengketa Pileg 2024 di MKKPU menyiapkan delapan kuasa hukum untuk menghadapi sengketa hasil pemilihan anggota legislatif Pemilu 2024 yang digelar pada 29 April mendatang.
Read more »
KPU Siapkan 8 Kuasa Hukum untuk Hadapi Sengketa Pileg 2024 di MKPara kuasa hukum itu sedang memberikan konsultasi serta menyiapkan alat bukti bersama dengan jajaran KPU daerah yang lokusnya didalilkan pemohon ke MK.
Read more »
KPU Siapkan 8 Tim Kuasa Hukum Hadapi Sengketa Pileg 2024 di MKKomisi Pemilihan Umum atau KPU sudah menyiapkan delapan tim kuasa hukum untuk menangani sidang perselisihan hasil pemilihah umum (PHPU) Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi.
Read more »
KPU RI Tunjuk Pieter Ell jadi Kuasa Hukum Sengketa Pileg 2024JPNN.com : Ratusan sengketa Pemilu Legislatif 2024 akan mulai disidangkan di Mahkamah Konstitusi pada Senin, 29 April 2024.
Read more »
Hakim MK Semprot Kuasa Hukum PKB di Sidang Sengketa Pileg: Jangan Kasih Barang Expired LahBerita Hakim MK Semprot Kuasa Hukum PKB di Sidang Sengketa Pileg: Jangan Kasih Barang Expired Lah terbaru hari ini 2024-04-30 11:28:24 dari sumber yang terpercaya
Read more »