Parlemen Indonesia mengalami berbagai perubahan seturut dengan UUD yang digunakan. Saat ini, sesuai UUD 1945 hasil amandemen, parlemen di Indonesia terdiri atas MPR, DPR, dan DPD.
Tanggal 16 Oktober diperingati sebagai Hari Parlemen Indonesia. Peringatan tersebut mengikuti keluarnya Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945. Maklumat tersebut memutuskan, memberi kekuasaan legislatif kepada Komite Nasional Indonesia Pusat untuk ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara sebelum terbentuk MPR dan DPR. Dengan maklumat tersebut, KNIP yang semula dibentuk untuk membantu tugas presiden dan wakil presiden mulai mengemban tugas sebagai parlemen.
Setelah itu, lembaga parlemen masuk periode DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat , yaitu 15 Februari 1950 – 16 Agustus 1950. Selanjutnya, selama periode 16 Agustus 1950 – 26 Maret 1956, parlemen Indonesia terdiri atas DPRS dan MPRS. Setelah pemilu pertama tahun 1955, nama lembaga parlemen kembali menjadi DPR hingga Dekrit Presiden 1959.
Aturan tersebut diumumkan dalam Staatsblat Hindia Nomor 114 Tahun 1916 dan berlaku pada tanggal 1 Agustus 1917 yang memuat hal-hal terkait kekuasaan legislatif, yaitu Volksraad . Petisi tersebut berisi imbauan untuk mengadakan konferensi kerajaan yang mewakili Kerajaan Belanda dan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Dengan petisi tersebut, diharapkan pada masa mendatang Indonesia berstatus otonom di bawah konstitusi Kerajaan Belanda. Namun, petisi tersebut ditolak pemerintah Hindia Belanda melalui Keputusan Mahkota pada November 1938.
Soekarno dan Moh. Hatta, selaku presiden dan wakil presiden, memilih 135 anggota KNIP yang akan bertugas membantu presiden, tanpa kewenangan membuat undang-undang. Pekerjaan sehari-hari Komite Nasional Pusat kemudian dilakukan oleh satu Badan Pekerja yang keanggotaannya dipilih dari kalangan anggota dan bertanggung jawab kepada KNIP. Badan Pekerja KNIP diketuai oleh Sutan Sjahrir, Soepeno sebagai penulis, dan beranggotakan 28 orang.Suasana salah satu rapat pleno KNIP di Solo yang diselenggarakan pada 25 Februari – 7 Maret 1946.
Dalam sidang pleno terakhirnya, jumlah anggota KNIP tercatat sebanyak 538 orang. Sejak dibentuk hingga akhir tahun 1949, KNIP telah menghasilkan 113 produk legislatif atau undang-undang.Setelah Konferensi Meja Bundar, terbentuk Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari tujuh negara bagian dan sembilan daerah otonom. Republik Indonesia Serikat memiliki Konstitusi RIS yang piagamnya ditandatangani oleh para pimpinan negara/daerah dari 16 negara/daerah bagian RIS.
Adapun Senat merupakan majelis tinggi yang terdapat pada sistem parlemen Republik Indonesia Serikat. Senat merupakan perwakilan dari negara/daerah bagian RIS yang masing-masing diwakili dua orang sehingga Senat RIS terdiri dari 32 anggota. Anggota Senat ditunjuk oleh tiap negara/daerah bagian RIS. Menurut Pasal 77 UUDS, jumlah anggota DPRS ditetapkan sebanyak 236 orang yang terdiri dari 148 anggota berasal dari DPR-RIS, 29 anggota berasal dari Senat RIS, 46 anggota berasal dari Badan Pekerja KNIP, dan 13 anggota berasal dari DPA RI Yogyakarta. Sesuai Pasal 59 UUDS, anggota DPRS bertugas selama empat tahun dan dapat dipilih kembali melalui Pemilu 1955.
Tugas dan wewenang DPR hasil pemilu 1955 sama dengan posisi DPRS secara keseluruhan karena memiliki landasan hukum yang sama, yakni UUDS. Selama masa Demokrasi Terpimpin hingga tahun 1965, DPR GR mampu menyelesaikan 117 UU bersama pemerintah. Namun, setelah terjadi peristiwa G30S komposisi anggota parlemen berubah. Pada Oktober 1965, sebanyak 62 orang yang dicurigai terkait PKI dibekukan dari keanggotaan DPR GR.Sejak 1966 hingga tahun 1971, komposisi DPR GR pun didominasi oleh kelompok pro Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto.
Golkar mendominasi lembaga parlemen sejak Pemilu 1971 hingga pemilu terakhir Orde Baru pada 1997. Pada Pemilu 1971, Golkar menguasai 236 kursi dari 360 kursi di DPR. Kemudian berikutnya Golkar kembali mendominasi kursi DPR dengan 232 kursi pada Pemilu 1977 dan 242 kursi pada Pemilu 1982. Pada Pemilu 1987, partai tersebut meraih 299 kursi dari 400 kursi DPR dan lima tahun kemudian meraih 282 kursi.
Jumlah keseluruhan anggota MPRS saat itu sebanyak 616 orang yang terdiri dari 257 anggota DPR GR, 241 utusan Golongan Karya, dan 118 utusan daerah. MPRS diketuai oleh Chaerul Saleh dengan dibantu empat wakil ketua, yakni Mr Ali Sastroamidjojo, KH Idham Chalid, DN Aidit, dan Kolonel Wilujo Puspojudo. Sidang Istimewa itu juga menunjuk Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum. Dalam perkembangannya, Soeharto resmi menjadi presiden setelah Sidang Umum MPRS pada 27 Maret 1968 mengeluarkan Tap MPRS Nomor XLIV/MPRS/1968 tentang Pengangkatan Pengemban Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik Indonesia.
Adam Malik hanya menjabat ketua MPR selama lima bulan karena kemudian terpilih sebagai wakil presiden mendampingi Presiden Soeharto untuk masa bakti 1978–1983. Selanjutnya, ketua MPR dipimpin oleh Daryatmo dari Golkar. Pada periode-periode berikutnya, jumlah anggota MPR tetap sama, yakni 920 orang dengan komposisi separuh merupakan DPR dan separuh lainnya dari utusan daerah dan utusan golongan.
Setelah Reformasi, kedudukan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berubah menjadi salah satu lembaga tinggi negara, tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Sejak tahun 2004, MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Sebelumnya, MPR terdiri dari anggota DPR dan utusan daerah.
Lembaga baru ini merupakan salah satu buah Reformasi terkait perubahan-perubahan dasar ketatanegaraan. Dalam kurun waktu 1999 hingga 2002, telah terjadi empat kali amandemen terhadap UUD 1945. Salah satu bagian yang diamandemen adalah susunan lembaga parlemen di Indonesia. Di dalamnya, utusan daerah dihilangkan dari MPR.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Richard Lee Bingung dengan Masa Kehamilan Verny Hasan: Masa 13 Bulan?Lika-liku hubungan masa lalu Denny Sumargo dan Vernu Hasan pun membuat Richard Lee penasaran. Dokter kecantikan itu mengundang sahabat Verny Hasan ke podcast YouTubenya.
Read more »
Resmi Menikah, Larissa Chou Kenang Masa-masa Berjuang Untuk AnakLarissa Chou merasa terharu karena selama ini selalu bergandengan tangan berdua dengan Yusuf dalam keadaan suka dan suka.
Read more »
'Ulang-Alik ke Masa Lalu' ungkap manuskrip maestro sastrawan IndonesiaDinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) DKI Jakarta menampilkan ribuan manuskrip maestro sastrawan Indonesia pada Pameran Perjalanan Pusat ...
Read more »
Prabowo: Pemimpin Indonesia Harus SetiaBakal calon presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemimpin Indonesia di masa depan harus memiliki sikap kesetiaan.
Read more »
Indonesia untuk ASEAN, ASEAN untuk IndonesiaPublik menyambut positif penyelenggaraan KTT ASEAN 2023 di Indonesia. KTT dinilai bisa menjadi ruang bagi Indonesia untuk membantu persoalan kawasan sekaligus terus berperan strategis di kawasan regional.
Read more »