'...Jadi, bukan harus tertulis pelanggaran etik ini mengakibatkan apa. Itu menurut saya kekeliruan hakim MK di situ.'
alias Uceng menyebut bahwa sebenarnya delapan hakim konstitusi yang menangani perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024 mengetahui adanya pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.bilang, melekatkan citra diri presiden ke bantuan sosial dan sebagainya itu sebenarnya memang tidak tepat, cuma tidak ada parameter,” kata Zainal pada siniar yang ditayangkan pada Youtube Dirty Vote, Jumat .
“Pelanggaran itu adalah pelanggaran etis yang tidak ada parameter pelanggaran hukumnya apa sehingga tidak cukup alasan bagi MK untuk ,” ujar Zaenal.
Mahkamah Konstitusi MK Hakim Mk Sengketa Pilpres Jokowi Prabowo-Gibran Pelanggaran Jokowi Di Pilpres 2024
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pakar UGM Sebut Kebijakan Tapera Akan Berhasil, Begini SyaratnyaPengawasan dan evaluasi program Tapera sangat penting, khususnya tentang manajemen pengelolaan dana nasabah.
Read more »
Pakar Sebut Perlunya Kolaborasi Aparat Penegak Hukum dalam Penuntutan Hakim Agung GazalbaPakar Hukum UNS Muhammad Rustamaji, berpandangan, majelis hakim menggunakan cara pandang normatif sesuai rule of the game dalam kasus Gazalba Saleh
Read more »
Penjelasan UGM soal UKT Ujian Mandiri UGM 2024 Ada Biaya Uang PangkalUGM menjelaskan alasan penerapan biaya IPI (Iuran Pengembangan Institusi) atau uang pangkal UGM untuk mahasiswa jalur ujian mandiri 2024.
Read more »
Pakar UGM Cemas Ormas Keagamaan Cuma Jadi Makelar PertambanganSalah seorang pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada cemas ormas keagamaan hanya menjadi makelar bagi perusahaan swasta untuk mengelola tambang.
Read more »
Ini Potensi Bahaya saat Penyembelihan Hewan Kurban Menurut Pakar UGMPARA juru sembelih hewan kurban diimbau untuk mengenali beberapa potensi bahaya pada saat proses penyembelihan
Read more »
Pakar Hukum: Hakim Harus Perhatikan UU AP dalam Kasus Arion IndonesiaJPNN.com : Sidang gugatan PT Arion Indonesia melawan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali dilaksanakan di Pengadilan Pajak, Jakarta Pusat, Kamis (30/5/202
Read more »