Sejumlah pakar menyebut rencana penambahan kementerian yang akan dilakukan presiden terpilih Prabowo Subianto merupakan upaya “bagi-bagi jatah kekuasaan”. Namun Waketum Partai Gerindra Habiburokhman menganggap penambahan kementerian itu sebagai hal wajar karena Indonesia merupakan negara besar.
Presiden terpilih Prabowo Subianto berbincang dengan para politisi dari koalisi partai pendukung setelah pengumuman penetapan hasil pemilu oleh KPU di Jakarta 24 April 2024. Lihat komentarSejumlah pakar menyebut rencana penambahan kementerian yang akan dilakukan presiden terpilih Prabowo Subianto merupakan upaya “bagi-bagi jatah kekuasaan”. Namun Waketum Partai Gerindra Habiburokhman menganggap penambahan kementerian itu sebagai hal wajar karena Indonesia merupakan negara besar.
Dia menekankan jumlah kementerian yang terlalu banyak tidak akan efektif dan boros karena pekerjan yang harusnya bisa digarap oleh satu kementerian malah dikerjakan “ramai-ramai”.Selain itu, kata Herdiansyah, semakin banyak kementerian maka ancaman korupsinya juga akan besar. Oleh karena itu, dia menilai penambahan kementerian bukanlah sebuah pilihan yang tepat. Penambahan itu, ungkapnya, hanya untuk bagi-bagi jatah kekuasaan.
Menurutnya alasan rasional perlu lebih dikedepankan karena menjalankan negara tidak cukup dengan hanya “bagi-bagi kekuasaan”. Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Wawan Suyatmiko menjelaskan penambahan sejumlah kementerian merupakan hal yang kontradiktif terkait tata kelola pemerintahan yang efektif, yakni makin sedikit atau ramping jumlah kementerian, maka pemerintahan makin efektif.
Wakil ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menganggap penambahan kementerian sebagai hal wajar karena Indonesia merupakan negara yang besar sehingga butuh bantuan dari banyak pihak.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Wacana Penambahan Kementerian, Pakar: Bagi-bagi Kekuasaan, APBN Seolah Jadi Bancakan ParpolPakar Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai wacana penambahan kementerian syarat kepentingan politis.
Read more »
Ganjar Sebut Penambahan Pos Kementerian Cuma Bagi-bagi Kue, Gerindra: Memangnya Salah?Dasco mengatakan kebijakan mengakomodir pendukung dalam pemerintahan tidak dilarang.
Read more »
AstraZeneca Tarik Vaksin COVID-19, Pakar Sebut Efek Samping Langka TTS Belum Tunjukkan PenambahanAstraZeneca tidak menyebut bahwa trombositopenia adalah alasan di balik penarikan vaksin COVID-19 yang mereka produksi.
Read more »
Komisi II DPR Ingatkan Penambahan Kementerian Harus untuk Kepentingan Rakyat, Bukan Bagi-Bagi Kekuasaan"Penambahan kementerian untuk mengubah nomenklatur kementerian harus merevisi UU 39/2008," tegas Junimart.
Read more »
PDIP Kritik Ide Penambahan Kementerian: Bagi-bagi Kekuasaan Berdampak Pemborosan AnggaranKubu Prabowo menggaungkan usulan penambahan jumlah kementerian atau lembaga hingga menjadi 40. Ide itu menuai pro dan kontra.
Read more »
Pimpinan Komisi II: Penambahan Kementerian Harus untuk Kepentingan Rakyat, Bukan Bagi-Bagi KekuasaanMenurut Junimart Girsang, rencana penambahan kementerian harus ditinjau ulang agar publik tidak melihat itu hanya ajang bagi-bagi kekuasaan.
Read more »