Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid mengingatka para pemangku kepentingan untuk berhati-hati dalam amandemen UUD 1945.
Punya Modal Akseptabilitas, PAN Berpotensi Dongkrak Elektabilitas di 2024
Karena itu, kata Fahri, ketentuan Pasal 22E UUD 1945 tegas mengatur bahwa pemilihan umum dilaksanakan 5 tahun sekali. “Maka menjadi pertanyaan teoritik adalah jika sekiranya terjadi sebuah keadaan-keadaan yang membuat kesinambungan kepemimpinan bangsa dan negara terhenti baik karena adanya bencana alam yang dahsyat, adanya pandemi, adanya pemberontakan dan kerusuhan atau krisis keuangan, maka keadaan-keadaan demikian mungkin saja dapat diatasi oleh presiden dan wakil presiden dengan menyatakan keadaan bahaya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Namun demikian, lanjut dia, bagaimana sekiranya jika terjadi situasi di mana presiden dan wakil presiden, berikut triumvirat beserta jajaran yang lain lumpuh atau berhalangan tetap secara serentak sehingga situasi keadaan bahaya itu sama sekali tidak dapat diatasi oleh organ-organ konstitusional yang ada.
Atau keadaan darurat negara sehingga pelaksanaan Pemilu tidak dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya tepat pada waktunya sesuai perintah konstitusi, maka secara hukum tentunya tidak ada presiden dan/atau wakil presiden yang terpilih sebagai sebuah produk Pemilu, sehingga keadaan demikian, timbul pertanyaan siapa yang punya kewajiban hukum untuk mengatasi keadaan-keadaan bahaya tersebut?
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ketua MPR: Amendemen UUD dibahas setelah Pemilu 2024Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945 akan dibahas setelah Pemilu 2024. "Sangat ...
Read more »
HEADLINE: MPR Akan Usulkan Amandemen UUD Penundaan Pemilu di Masa Darurat, Skenarionya?Wacana amandemen UUD 1945 kembali bergulir. MPR RI membuka wacana amandemen UUD 1945 terkait penundaan Pemilu di masa darurat.
Read more »
Wamenkeu ingatkan 275 mahasiswa LPDP untuk jaga nama baik IndonesiaWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara berpesan kepada 275 penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk menjaga nama baik ...
Read more »
Pakar Hukum Sebut Ferdy Sambo Berpeluang Dapat Remisi Setelah Putusan Kasasi Seumur HidupFerdy Sambo punya peluang mendapat remisi setelah MA menolak kasasi Jaksa dan memperingan hukuman eks Kadiv Propam itu menjadi penjara seumur hidup.
Read more »
MA Batalkan Hukuman Mati Ferdy Sambo, Pakar Hukum MemahamiMahkamah Agung menerima permohonan kasasi mantan Kepala Divisi Propam Polri Ferdy Sambo, menurunkan vonis hukuman terhadapnya dari hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup. Yang menarik sebagian pakar hukum mengamini keputusan ini.
Read more »
Pakar: Kepemilikan Australia Atas Kapal Selam Bertenaga Nuklir Ibarat Pisau Bermata DuaRencana Australia memiliki lima unit kapal selam kelas Virginia dari AS yang bertenaga nuklir melalui pakta AUKUS (Australia, Inggris, Amerika Serikat), hingga kini mengundang kontroversi. Banyak pakar yang mengkhawatirkan langkah Australia ini bisa mengancam stabilitas kawasan. Namun, tak...
Read more »