Berita Pakar Hukum Tata Negara: MK Tak Berwenang Putuskan Batas Usia Capres Cawapres terbaru hari ini 2023-10-15 02:48:14 dari sumber yang terpercaya
Mahkamah Konstitusi telah menjadwalkan sidang pembacaan putusan gugatan terkait usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden pada Senin pekan depan. telah menjadwalkan sidang pembacaan putusan gugatan terkait usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden pada Senin pekan depan.
Hasil Polling ILC soal Gugatan PSI dan UNS ke MK Tentang Batas Usia Minumum Capres-Cawapres, 86 Persen Memilih Menolak Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhamad Mardiono menyatakan partainya terus perkuat konsolidasi untuk memenangkan partai dan Ganjar Pranowo. Baru-baru ini beredar video detik-detik Artileri Meliter Israel serang Pejuang Palestina di Gaza pada Sabtu waktu setempat. Berdasarkan informasi
Organisasi Kerja Sama Islam akan segera menggelar pertemuan darurat guna membahas perkembangan terkini di Jalur Gaza pada Rabu pekan depan.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pakar Hukum Tata Negara Nilai MK tidak Berwenang Tetapkan Batas Usia Capres-CawapresBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa
Read more »
Kader NasDem Sebut Terima Rp20 Juta dari Syahrul Limpo untuk Sumbangan, Begini Kata Pakar HukumSumbangan atau 'setoran' dari kadernya untuk kegiatan partai tentu hal biasa. Di NasDem, adakah proses verifikasi asal usul dana yang diberikan kader?
Read more »
Pakar Hukum Ungkap 3 Kemungkinan Putusan MK Soal Batas Usia Capres-CawapresPembacaan putusan gugatan terkait usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) akan dilakukan MK pada Senin, 16 Oktober 2023.
Read more »
Kata Pakar Hukum TPPU, Yenti Garnasih soal Aliran Dana Korupsi Eks Mentan Syahrul Yasin LimpoKPK telah menahan Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, sebagai tersangka pemerasan dalam jabatan, penerimaan gratifikasi, dan TPPU.
Read more »
Kontroversi Sarjono Turin, Pakar Hukum: Harusnya Dipertimbangkan Jaksa Agung dalam MerotasiBerita Kontroversi Sarjono Turin, Pakar Hukum: Harusnya Dipertimbangkan Jaksa Agung dalam Merotasi terbaru hari ini 2023-10-13 17:48:48 dari sumber yang terpercaya
Read more »