Pakar hukum pidana Suriyanto PD mengatakan kasus yang menyeret anggota DPR SS harus dilihat dalam perspektif yang utuh.
PAKAR hukum pidana Suriyanto PD mengatakan kasus yang menyeret anggota DPR SS harus dilihat dalam perspektif yang utuh. Menurut Suriyanto, jenis pelecehan seksual yaitu pelecehan jenis kelamin, perilaku cabul ataupun menggoda, pemaksaan seksual, mengajak berhubungan intim dengan menjanjikan suatu imbalan sehingga menyinggung perasaan, serta sentuhan fisik yang disengaja dengan tujuan seksualitas tanpa persetujuan.
"Kategori pelecehan seksual biasanya dilakukan seseorang yang dengan unsur kesengajaan membuat perlakuan cabul terhadap lawan jenis seperti menggoda lawan jenis di muka umum sehingga lawan jenis tidak nyaman, melakukan pemaksaan seksual, mengajak hubungan intim dengan janji imbalan yang membuat lawan jenis tersinggung, sentuhan fisik yang disengaja untuk pemuas nafsu yang bertujuan untuk seksualitas tanpa persetujuan, seperti dilakukan di angkutan umum dan sejenisnya," terang...
Hal itu berbeda dengan kasus yang dialami politikus Nasdem itu dengan AAFS, lanjut Suriyanto, yang melakukan percakapan via telepon dan berlanjut pada chat WA. Pada percakapan chat WA, saat ditanya keberadaannya, AAFS mengatakan dirinya sedang mandi. Menurut Suriyanto, jadi seolah-olah AAFS memancing lawan bicara untuk menggoda.Sedangkan, lanjut Suriyanto, lawan bicara karena merasa sahabat lalu membalas chat WA dengan bercanda.
Namun, masih ujar Suriyanto, apabila percakapan AAFS dan rekannya tersebut disebarluaskan atau diberi tahu ke pihak lain, sehingga AAFS merasakan tidak nyaman hal tersebut dapat dikategorikan perbuatan pidana kejahatan seksual. Sebelumnya, politikus SS dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan pelecehan seksual verbal seorang wanita berinisial AAFS.Atas laporan tersebut SS angkat bicara.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pakar Hukum UI Bingung, Wewenang Jaksa Usut Kasus Korupsi Digugat ke MK - Jawa PosAda masalah terkait kewenangan kejaksaan dalam menangani perkara rasuah. Namun, sekupnya di tingkat peraturan perundang-undangan.
Read more »
Pakar Hukum Sebut 3 Tersangka Korporasi Kasus Korupsi Minyak Goreng Sulit Dibawa ke PersidanganPakar hukum Chairul Huda menilai tiga tersangka korporasi dalam kasus korupsi minyak goreng yang telah ditetapkan Kejagung, sulit untuk dibawa ke persidangan.
Read more »
Pakar Hukum Pidana Sebut Kasus Sugeng NasDem Bukan Kejahatan SeksualPakar Hukum Pidana mengatakan, kasus yang menyeret politikus Partai NasDem Sugeng Suparwoto (SS) tak masuk dalam kategori kejahatan seksual
Read more »
Pakar Hukum Sebut Tujuan MK Laporkan Denny Indrayana ke Kongres Advokat Indonesia untuk Jaga MarwahPakar Hukum Pidana Jamin Ginting menilai langkah MK yang akan melaporkan Denny ke organisasi advokat, KAI. bertujuan menjaga marwah lembaga.
Read more »
MK Pastikan akan Laporkan Denny Indrayana ke Organisasi Advokat Pekan DepanMahkamah Konstitusi akan melaporkan pakar hukum sekaligus politisi Denny Indrayana ke organisasi advokat pekan depan.
Read more »
Pakar: Tidak Ada yang Dilanggar pada Kewenangan Jaksa Usut Korupsi |Republika OnlinePakar hukum sebut tidak ada pelanggaran dalam kewenangan jaksa mengusut korupsi.
Read more »